BANTENRAYA.COM – DPRD Banten menyoroti serapan anggaran pada APBD Provinsi Banten tahun 2025 pada triwulan pertama tahun 2025 ini masih sangat rendah.
Berdasarkan catatan DPRD Banten, serapan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran 2025, serapan anggaran tidak mencapai 10 persen.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, terdapat masalah yang serius pada seluruh OPD di Provinsi Banten dalam menerjemahkan efisiensi yang diinstruksikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berdampak pada realisasis serapan anggaran.
Baca Juga: Internet Super Ngebut, Cina Rilis Teknologi Jaringan 10G
Akibatnya, seluruh OPD yang ada di Provinsi Banten tidak menjalankan program kegiatan dan hanya menyerap anggaran rutin seperti belanja pegawai.
Akibatnya realisasi anggaran pun sangat minim hanya mencapai 9 persen lebih dari total APBD Provinsi Banten.
“Realisasi anggaran sangat minim. Tidak ada realisasi anggaran terhadap kaitan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: PATTIRO Soroti Pemangkasan Belanja Daerah Pemprov Banten Rp1,2 Triliun: Tidak Nyambung!
“Ini masih realisasi anggaran hanya untuk urusan belanja pegawai. Rata-rata cuma di 9 koma sekian persen,” kata Fahmi, Kamis 24 April 2025.
Fahmi mengatakan, pihaknya menyayangkan rendahnya sarapan APBD Provinsi Banten oleh OPD yang ada di Provinsi Banten karena seluruh OPD memaknai instruksi melakukan efisiensi secara kaku.
Padahal, untuk program-program yang bersentuhan dengan masyarakat menurutnya masih bisa dijalankan oleh OPD dan tidak akan kena efisiensi.
Baca Juga: Sampaikan Ucapan Selamat, Demokrat Minta Zakiyah-Najib Rangkul Semua Elemen
Sementara pos anggaran yang terkena efisiensi adalah program-program seremonial yang dianggap tidak terlalu penting.
Hal ini berbeda dengan program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat karena hal itu merupakan program yang sangat penting dan bahkan prioritas.
BACAJUGA:
“Nah ini saya kira menjadi evaluasi besar bagi kami untuk nanti akan ditindaklanjuti pada rapat anggaran dengan tim TAPD. Hal ini nggak dijalankan oleh OPD-OPD. Ya berarti mereka belum serius,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini menilai rendahnya serapan anggaran ini sebagai sebuah masalah besar.
Karena itu, DPRD akan menyisir persoalan ini dan menginventarisirnya untuk kemudian menjadi bahan diskusi dalam rapat yang akan digelar dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD.
Pihaknya pun sudah menginstruksikan seluruh komisi untuk mendalami persoalan efisiensi anggaran ini di seluruh mitra komisi yang ada.
Baca Juga: Kapan Pengumuman Hasil Tes UTBK-SNBT 2025? Cek Jadwal dan Linknya di Sini
“Saya sudah menurunkan surat tugas kepada seluruh komisi dan kelengkapan DPRD untuk rapat koordinasi dengan seluruh mitra komisi. Ada tiga hal yang sangat penting yang untuk dipastikan,” ungkapnya.
“Yang pertama adalah kita ingin memastikan realisasi anggaran untuk triwulan pertama dari Januari sampai April,” ucapnya.
“Berapa sih realisasi anggaran? Kedua berapa efisiensi? Ketiga berapa pergeseran anggaran yang di-hold kaitannya yang untuk menutup Rp1,2 triliun,” katanya.
Baca Juga: Drakor Weak Hero Class Season 2 Episode 1: Link Nonton Sub Indo, Spoiler dan Jadwal Tayang
Fahmi menyatakan, OPD-OPD yang ada di Provinsi Banten sejauh ini masih berkutat pada efisiensi yang tujuannya menambal kehilangan pendapatan yang semula diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun pada APBD tahun 2025.
Padahal seharusnya tidak sekaku itu dalam menerjemahkan perintah efisiensi yang disampaikan oleh TAPD.
Temuan ini pun, kata Fahmi, akan disampaikan kepada Gubernur Banten Andra Soni utntuk mendukung program kerja Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.
Baca Juga: Ini Langkah Disperindag Lebak Selamatkan Pasar Cipanas Baru yang Hampir Terbengkalai
“Anggaran hasil efisiensi adalah uang yang akan kita konsolidasikan di dalam RAPBD perubahan yang itu akan mendukung penguatan program gubernur yang baru,” tuturnya.
“Nah kalau ini bicaranya mereka tidak begitu. Ketika bicara dipotong, DPUPR 301 ya dipotong saja sudah selesai,” katanya. ***
