BANTENRAYA.COM – Meski saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran, namun Pemerintah Provinsi Banten mengklaim kondisi fiskal keuangan dalam kondisi sehat.
Bahkan, kondisi fiskal keuangan Pemerintah Provinsi Banten berada di urutan pertama nasional mengalahkan DKI Jakarta.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, saat ini kondisi fiskal keuangan Pemprov Banten termasuk yang terkuat urutan pertama di Indonesia.
Bahkan, DKI Jakarta yang biasa mendominasi dalam sejumlah kriteria kali ini harus mengakui keunggulan Pemprov Banten.
“Artinya rasio kemandirian keuangan Provinsi Banten sudah cukup kuat,” kata Rina, Selasa (18/3/2025).
Baca Juga: Wagub Banten Tantang Wartawan Temukan Penyelewengan Anggaran di Pemprov Banten
Rina menjelaskan, dengan kondisi keuangan fiskal yang sehat menunjukkan bahwa Provinsi Banten sesungguhnya tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Berdasarkan gambaran APBD Provinsi Banten tahun 2024 dapat diketahui bahwa kondisi fiskal keuangan Provinsi Banten sangat mandiri.
Misalnya, pendapatan asli daerah mencapai Rp8 triliun. Sementara dana transfer dari pusat hanya Rp3 triliun.
“Jadi kita tidak terlalu bergantung pads dana transfer pusat,” ujarnya.
Terkait implementasi Inpres 1 Tahun 2025 terkait pengalihan anggaran yang kurang produktif ke program yang produktif, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran yang kurang produktif untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan serta jembatan. Ini semata bertujuan agar APBD dialokasikan untuk kepentingan publik. (***)