SERANG, BANTEN RAYA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten batal membahas kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Hal tersebut terjadi lantaran ketidakhadiran Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten yang diketuai Sekda Banten Al Muktabar yang kini telah mengundurkan diri dari jabatannya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, sebenarnya Banggar DPRD Banten berencana untuk membahasan KUA-PPAS yang sebelumnya telah disampaikan oleh TAPD pada hari ini, Selasa (24/8/2021). Meksi demikian, rencana itu tak jadi dilaksanakan karena tidak hadirnya ketua TAPD Provinsi Banten.
BACA JUGA: Sekda Banten Mundur, Anggota DPRD : Enggak Kaget
BACAJUGA:
“Tadi kita rapat dengan TAPD, cuma karena ketua TAPD-nya belum hadir jadi kita jadwalkan kembali rapatnya besok. Karena enggak ada ketuanya sehingga kita enggak bahas apa-apa, pokok pembahasannya penjadwalan ulang,” ujarnya.
Dengan kejadian tersebut Budi mengaku belum bisa memaparkan isi dari KUA-PPAS. Akan tetapi, secara umum pasti gambarannya pasti akan terjadi penyusutan nilai belanja daerah lantaran batalnya pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,1 triliun.
“Saya rasa substandi dasarnya itu sehingga ada penyesuaian pada belanja OPD yang berindikasi kepada beberapa OPD yang (mendapat alokasi anggaran) besar seperti (di bidang) pendidikan dan kesehatan. Selain itu, bantuan keuangan dan hibah akan ikut terdampak,” tuturnya.
Politikus PKS itu berharap, gubernur segera menunjuk ketua TAPD baru agar pembahasan KUA-PPAS bisa segera dirampungkan.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
“Kami berharap ini tidak menganggu proses layanan publik di Banten. Gubernur segera menunjuk ketua TAPD-nya sehingga kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagaimana mestinya,” tuturnya. (dewa)
