SERANG, BANTEN RAYA – Tim pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan penggeledahan di gudang penyimpan dokumen hibah Ponpes yang berlokasi di Masjid Al Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Senin (19/4/2021). Penggeledahan itu, terkait dugaan kasus korupsi hibah pondok pesantren (ponpes) dari Pemprov Banten senilai Rp117 miliar tahun 2020.
Pantauan di lokasi, penggeledahan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB. Tim Pidsus Kejati Banten, tiba di Kantor Biro Pemerintahan dan Kesra di Gedung Terpadu OPD, dengan menggunakan empat kendaraan. Namun di lokasi itu, tim tidak berhasil menemukan berkas yang dicari.
BACAJUGA:
Selanjutnya, tim kembali bergerak ke Masjid Al Bantani menuju gudang penyimpanan berkas di Sekretariat Lembaga Pengenmbangan Tilawatil Quran (LPTQ) Banten. Tim yang menggunakan rompi hitam merah bertuliskan Pidsus Kejati Banten, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Sedikit demi sedikit berkas dibawa menggunakan rolling dan dimasukan ke dalam mobil. Hanya butuh beberapa menit, tim berhasil mengumpulkan ribuan dokumen yang dimasukan ke dalam dua mobil. Berkas itu kemudian dibawa ke Kejati Banten, sedangkan tim lainnya masih melakukan penggeledahan.
Sekitar pukul 11.30 WIB tim kembali berhasil mengumpulkan dokumen yang dimasukan ke dalam dua kendaraan, jadi total 4 kendaraan yang digunakan mengangkut berkas. Tim kemudian mendatangi kembali Kantor Biro Pemerintahan dan Kesra, untuk mengambil berkas lainnya.
Koordinator Pidsus Kejati Banten Febrianda mengatakan, penyidik melakukan penyitaan dokumen yang berkaitan dengan bantuan Hibah Ponpes tahun 2020. Sebelumnya, pada Kamis (15/4/2021) Kejati Banten menetapkan satu orang tersangka.
“Hari ini sekitar pukul 10.00 WIB kita melakukan penggeledahan. Berawal dari kasus hibah Ponpes tahun 2020. Penggeledahan ini dilakukan agar dapat bukti-bukti, untuk pengembangan kasus,” katanya kepada awak media.
https://bantenraya.com/hukum-kriminal/kejati-banten-baru-tetapkan-satu-tersangka-kasus-dugaan-pemotongan-dana-ponpes/
Febrianda menjelaskan, ada beberapa dokumen yang disita yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan masih ada beberapa berkas yang belum diambil, sehingga dilakukan pemasangan segel.
“Terutama proposal dan LPJ (laporan pertanggungjawaban), serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Banyak banget, belum sempat kita bawa semua, kita ambil beberapa sampel, tempatnya kita segel,” jelasnya
Selain di gudang penyimpanan berkas, penyidik akan melakukan penggeledahan di beberapa tempat lainnya.
“Setelah ini kemungkinan kita akan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mencari dokumen pencairan,” tandasnya. (darjat)
