BACAJUGA:
SERANG, BANTEN RAYA- Kejati Banten terus mengembangkan pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dana hibah dari Pemprov Banten untuk pondok pesantren (ponpes) pada tahun anggaran 2020 senilai Rp 117 miliar. Kejati telah membidik tersangka baru yang diyakini ikut terlibat dalam pemotongan dana hibah yang diberikan kepada 3 ribu pesantren di Banten.
Seperti diketahui, Kejati Banten telah menetapkan satu orang tersangka atas kasus tersebut. Tersangka berinisial ES (36), warga Pandeglang. ES adalah pihak swasta yang diduga bertugas melakukan pemotongan bantuan untuk sekitar 3.000-an ponpes, dengan total alokasi anggaran Rp117 miliar.
Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan mengatakan setelah menetapkan ES (36), selaku pihak swasta yang berperan memotong dana hibah, penyidik kini mendalami adanya keterlibatan tersangka lain.
“Junto 55-nya (turut serta melakukan perbuatan pidana atau keterlibatan pelaku lain). Cari bersama-sama dengan siapa,” katanya kepada Banten Raya melalui sambungan telpon selulernya, Minggu (18/4/2021).
https://bantenraya.com/hukum-kriminal/kejati-banten-baru-tetapkan-satu-tersangka-kasus-dugaan-pemotongan-dana-ponpes/
Menurut Ivan, penyidik belum mengetahui adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) pada instansi di Pemporv Banten yang menyalurkan dana hibah tersebut, maupun organisasi keagamaan yang terlibat dalam program bantuan hibah tersebut. “Belum tau ada yang terlibat (instansi maupun organisasi), kita tunggu penyidikan,” ujarnya.
Ivan menambahkan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten akan melakukan pemanggilan terhadap penyalur dana hibah. Sejauh ini, penyidik baru melakukan pemanggilan terhadap puluhan penerima hibah. “Pasti banyak (pemanggilan). Saat ini baru penerima. Untuk sementara belum (pemanggilan terhadap penyalur dana hibah),” jelasnya.
Ivan menegaskan, kasus korupsi ini akan terbongkar hingga ke akarnya, apabila tersangka ES mau bertersu terang siapa saja yang ikut terlibat dan bertanggungjawab atas penyelewengan dana bantuan untuk ponpes tersebut. “Nanti apakah ada pengakuan dari tersangka, tunggu perkembangan penyidikannya,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, penetapan tersangka ES dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang kuat. Menurut Asep, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa ponpes penerima bantuan. Dari hasil pemeriksaan diketahui ada dua modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini.
“Pertama, ada memang pesantren fiktif seolah penerima bantuan padahal penadah. Kedua, penyaluran (bantuan) lewat rekening tapi begitu sudah sampai cair masuk ke rekening ponpes, tapi diminta kembali untuk dipotong,” ujarnya.
Asep mengungkapkan, pemotongan bantuan berbeda-beda, yaitu dari Rp15 juta hingga Rp20 juta. Penerima bantuan tidak utuh menerima bantuan yang seharusnya berjumlah Rp40 juta per ponpes.
“Jumlahnya bervariasi, beberapa pesantren menerima tidak sesuai dengan bantuan. Ada yang Rp15 juta dan Rp20 juta, setengahnya dari nilai bantuan. Bahkan yang awal mencanangkan pembangunan pesantren dibatalkan karena bantuannya disunat,” jelasnya.
Asep mengungkapkan, dalam perkara ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. “Insya Allah (kemungkinan ada tersangka lagi). Karena sangat banyak, dan kami sudah meminta (keterangan) setiap ponpes,” jelasnya. (darjat)
https://bantenraya.com/hukum-kriminal/gubernur-banten-laporkan-bantuan-dana-ponpes-ke-kejati-ada-apa/
