SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten meraih anugerah terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2020 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan tersebut diberikan lantaran pemprov dinilai memiliki program inovatif dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Piagam serta piala diserahkan langsung Mendagri M Tito Karnavian kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta (Jumat, 18/12/2020).
Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan rasa syukurnya dimana di saat pandemik Covid-19 seperti sekarang ini tidak menyurutkan Pemprov Banten untuk terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Itu terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sesuai dengan semangat terciptanya good government di Provinsi Banten.
Ia menegaskan, jika di masa pandemi seperti ini perlu dilakukan berbagai terobosan sehingga dapat memudahkan masyarakat atau publik dalam menyelesaikan berbagai kepentingannya. Di antaranya pelayanan informasi, pelayanan perizinan, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga layanan pengaduan melalui platform digital dan berbagai aplikasi yang telah disediakan oleh Pemprov Banten.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras Pemprov Banten dan seluruh jajarannya diapresiasi oleh pemerintah pusat,” ungkap WH.
Sementara itu, Mendagri M Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan bahwa IGA merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia, semakin berinovasi tinggi dalam mengelola pemerintahan.
“Dengan demikian, publik semakin dilayani dengan tepat dan efisien oleh pemda. Dalam masa otda (otonomi daerah), sudah sewajarnya bahwa inovasi merupakan kata kunci penting bagi pemda,” katanya.
BACAJUGA:
Dikatakan, proses penilaian IGA 2020 dilakukan secara objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan banyak tim penilai dari berbagai instansi, akademisi dan tokoh atau pakar inovasi daerah.
Penilaian ini, lanjut Tito melibatkan tim penilai sebanyak 15 orang yang berasal dari unsur Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kemenristek/BRIN, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, Universitas Indonesia, United Cities and Local Government-Asia Pacific (UCLG-ASPAC) serta Media massa. (*/dewa)
