SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten berhasil menjual 58 kendaraan dinas (randis) roda dua dan empat melalui skema lelang, di Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (14/12). Seluruh kendaraan berhasil terjual dengan nilai perolehan Rp639,6 juta. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan senilai Rp265,3 juta atau terealisasi 241 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, lelang randis bekas merupakan bagian dari penataan barang milik daerah (BMD). Lelang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 024.2/Kep.286-Huk/2019 tanggal 27 September 2019 tentang penjualan 58 kendaraan dinas operasional milik Pemprov Banten tahun 2019.
“Yang menyelenggarakannya KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Pak Gubernur ini sangat komitmen, salah satu di antaranya menerbitkan SK kendaraan yang akan dilelang. Beliau tidak ingin banyak kendaraan yang sudah ada usulan penghapusan dari OPD dibiarkan,” ujarnya.
Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, untuk lelang kali ini terdapat 58 randis. Terdiri atas roda empat secara satuan 15 unit, roda empat dengan skema paket 4 unit, roda dua satuan 10 unit, dan roda dua paket sebanyak 29 unit. Adapun nilai perolehan lelang mencapai Rp639,6 juta.
BACAJUGA:
Adapun rincian perolehannya terdiri atas randis roda empat satuan terjual Rp451,9 juta. Randis roda dua satuan Rp33,9 juta, roda empat lelang paket diperoleh Rp52,6 juta, dan roda dua paket senilai Rp100,9 juta.
“Seluruh unit terlelang dengan target nilai Rp265.383.000. Akan tetapi dari lelang ini nilai perolehan justru melampaui. Nilai peroleh mencapai 241 persen dari target,” katanya.
Informasi yang dihimpun Banten Raya, adapun unit randis dengan perolehan tertinggi adalah untuk Toyota Avanza 1.3 G tahun 2008. Mobil itu terjual dengan nominal Rp62,3 juta dari nilai limit saat pengumuman lelang Rp27 juta. Sementara unit termurah adalah Honda NF 100 tahun 2002 Rp1,27 juta dengan nilai limit Rp1,20 juta.
Rina menjamin, pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada main mata antara Pemprov Banten dengan para pemenang lelang. Sebab, lelang digelar melalui perantara KPKNL. “Kegiatan lelang ini sangat akuntabel transparan dan bisa dipertanggungjawabakan,” ungkapnya.
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, penataan aset merupakan salah satu fokus Pemprov Banten saat ini. Hal itu juga yang menjadi dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu tindak lanjutnya juga kini pihaknya terus melakukan sertifikasi terhadap aset lahan sebagai bentuk penertiban dan pengamanan.
“Terus bergerak, kita tadi diserahkan beberapa sertifikat baik kabupaten/kota maupun provinsi. Itu terutama dalam hal terkait fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum), termasuk hal yang ada dobel catat,” tuturnya. (dewa/rahmat)
