LEBAK, BANTEN RAYA – Program transmigrasi di Kabupaten Lebak ditiadakan. Penghapusan program ini menyusul adanya perubahan susunan organisasi dan tata kelola (SOTK) dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnskertrans) yang selama ini bertanggungjawab membawahi program transmigrasi, dirubah namanya menjadi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). OPD baru ini tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola program transmigrasi.
Kepala Disnaker Lebak, Tajudin kepada Banten Raya mengatakan, setelah ada perubahan SOTK baru di 2019, maka sejak 2020, nama dinas yang dibawahinya tersebut, berubah nama dari Disnakertrans menjadi Dinasker. Mengingat nama transmigrasi didinasnya tersebut dihilangkan, maka sejak 2020 pun, pihaknya tidak lagi memberangkatkan warga Lebak ke daerah tramsmigrasi.
“Program transmigrasi ini merupakan program pemerintah pusat yang digulirkan untuk semua daerah di Indenesia, termasuk Lebak. Namun, karena tidak ada dinas lagi yang membawahi program tersebut, maka sejak 2020, Lebak tidak memberangkatkan warga Lebak ke daerah transmigrasi,”ujar Tajudin, kemarin.
BACAJUGA:
Ditambahkannya, saat lembaganya masih Disnakertrans, maka setiap tahun ada puluhan warga Lebak diberangkan ke daerah transmigrasi seperti ke Nangroe Aceh Darusalam, Kalimantan, Sumatra, dan ke Sulawesi. Bahkan warga Lebak yang kini berda diempat wilayah tersebut, kini menjadi warga yang tarap ekonominya jauh lebih baik ketimbang mereka saat masih berdomisili di Lebak.
“Mengingat dinas kami sudah tidak memiliki kewenangan untuk menangani program transmigrasi lagi, maka sejak 2020 dan seterusnya, dinas kamipun sudah tidak akan lagi memberangkatkan warga Lebak yang ingin merbuah hidupnya didaerah transmigrasi,”terangnya.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Disnaker Lebak, Rully Chaeruliyanto mengatakan, setelah ditetapkannya perubahan SOTK baru, maka dinasnya hanya fokus mengurusi terkait ketenagakerjaan. Sedangkan untuk kegiatan atau program yang berkaitan dengan transmigrasi ditiadakan.
“Warga Lebak yang terakhir kami berangkatkan ke daerah transmigrasi di Nangroe Aceh Darusalam tahun 2019,” terang Rully. (hudaya/muhaemin)
