BANTENRAYA.COM – Angka kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi alias Joko Widodo merosot 10 persen.
Hal itu terlihat dari rilis Lembaga Survei Indikator Politik pimpinan Burhanuddin Muhtadi pada Minggu 18 September 2022.
Dimana sikap publik atau kepuasan saat ini menurun 10 persen menjadi 62,6 persen dan kurang puasa 35,3 persen karena kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM atau pengurangan subsidi BBM.
Baca Juga: Ini Link Ujian Bucin Docs Google Form Terbaru Trend dan Viral di TikTok Lengkap dengan Cara Main
Survei dilakukan kepada 1.215 responden dengan margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling
Dikutip BantenRaya.Com dari Youtube Indikator Politik Indonesia pada Minggu 18 September 2022, dikatakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, kinerja Pemerintahan Jokowi terhadap dampak kenaikan BBM membuat kepuasan terhadap kinerja pemerintah menurun.
Dimana penurunan mencapai 10 persen dibandingkan sebelum adanya kenaikan BBM.
“Survei diambil pada 5 sampai 10 September, Waktu kita survey yang mengatakan sangat puas atau cukup puas 62,6%, yang mengatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali itu 35,3%,” katanya.
BACAJUGA:
Menariknya, imbuh Burhanuddin, sebelumnya ada 72,3 persen pada survey Agustus sebelum kenaikan BBM terjadi, dan sekarang angkanya terjadi kemerosotan yakni 62,6 persen.
Namun, menurutnya hal itu tepat karena angka approval rating sangat tinggi diatas 70 persen maka penurunan tidak sampai dibawah 50 persen atau 60 persen approval rating.
“Ini poin menarik dan bisa didiskusikan, ketika Jokowi menurunkan BBM saat Approval rating sedang tinggi yakni 72,3 persen pada Agustus 2022. Artinya ketika dilakukan sedang tinggi-tingginya setidaknya maka tidak sampai 50 persen dan ini bahkan masih diatas 60 persen meski penurunan sangat tinggi,” ujarnya.
Bahkan, jelas Burhan, ini juga dilakukan tepat kenaikan BBM sebelum dekat dengan adanya Pemilu 2024.
“Kedua dilakukan jauh sebelum pemilu, saya tidak membayangkan jika APBN jebol tahun depan dan mau tidak mau dinaikan, maka itu akan berdampak politik sangat besar,” paparnya.
Pertanyaan berikutnya, papar Burhan, approval rating Pak Jokowi akan bermasalah ketika kebijakan yang diambil tersebut secara survey terus menurun.
“Apakah Jokowi mampu atau tidak menaikan Approval rating rating, apalagi dengan keleluasaan mengalihkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Jika lebih menurun dan berlanjut, maka itu menjadi masalah,” pungkasnya. *
