BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Tenaga honorer di lingkungan Pemprov Banten mengancam akan menggelar aksi mogok massal.
Hal tersebut dilakukan para honorer sebagai respons lantaran Pemprov Banten dinilai belum menindaklanjuti poin kesepakatan dalam audiensi yang digelar awal Juni lalu.
Seperti diketahui, sebelumnya tenaga honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) berencana menggelar aksi damai pada 13 Juni 2022.
Baca Juga: Daftar Restoran Jepang yang Halal dari Yoshinoya hingga Raa Cha, Bagaimana dengan Sushi Tei?
Meski demikian, rencana tersebut batal digelar setelah adanya kesepakatan sejumlah poin antara FPNPB dan Pemprov Banten.
Kini, setelah hampr 2 bulan setelah kesepakatan yang belum juga terlaksana, honorer akan menggelar aksi mogok kerja dengan tuntutan sama.
Dalam sebuah poster digital yang pernah diunggah Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) di story WhatsApp, berikut 3 poin tuntutan honorer ke Pemprov Banten.
Baca Juga: Bos ACT Tersangka! Dijerat Penyelewengan Dana Kompensasi Korban Pesawat Lion Air
Pertama, komitmen Pemprov Banten menyelesaikan tenaga non PNS menjadi CPNS dan PPPK diprioritaskan, Pemprov Banten tidak dibuka untuk rekrutmen formasi umum.
Kedua, upah layak pegawai non PNS di Pemprov Banten.
Ketiga, program BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada pegawai non PNS Pemprov Banten.
Baca Juga: UPDATE Kode Penukaran Higgs Domino Island 26 Juli 2022 dan Dapatkan Chip Gratis hingga 120B
Ketua FPNPB Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya masih memberikan waktu kepada Pemprov Banten untuk merealisasikan poin kesepatan audiensi.
“Kami masih menunggu sampai akhir bulan ini. Jika tetap tidak ada kabar baik maka kami telah sepakat akan turun ke jalan,” katanya.
Taufik menegaskan, bukan hanya akan turun ke jalan, para honorer Pemprov Banten juga akan menggelar aksi mogok kerja massal.
Baca Juga: Brigadir J Bukan Ditembak 8 Juli? Ini Penjelasan Komnas HAM
Sebab, komunikasi kini seperti menemui jalan buntu lantaran tak juga ada tanggapan dari pimpinan di Pemprov Banten.
“Kemungkinan akan ada mogok kerja massal. Sudah (mencoba berkomunikasi) tapi belum ada tanggapan,” tuturnya.
“Ke Pj Gubernur, PJ Sekda, DPRD sampai detik ini belum ada tanggapan,” tuturnya. ***
