BANTENRAYA.COM — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Serukan agar netizen pasang foto profil dengan foto bertuliskan tagar Blokir Kominfo.
Seruan AJI Indonesia itu disampaikan melalui Instagram resmi aji.indonesia dilihat Bantenraya.com, Kamis, 21 Juli 2022.
AJI Indonesia menyampaikan seruan blokir kominfo merupakan bagian dari kritik AJI terhadap Kementerian tersebut.
Dalam postingannya ada sejumlah poin yang disampaikan oleh AJI Indonesia terhadap rencana Kementerian Kominfo yang akan memblokir sejumlah penyelenggara sistem elektronik.
Berikut 10 sikap atau poin yang disampaikan oleh aji Indonesia terhadap rencana kominfo.
Baca Juga: Update Kode Redeem FF Free Fire 22 Juli 2022, Klaim Hadiah Skin dan Diamond Gratis
1. AJI Indonesia menjadi bagian dari Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020, mengkritik Kominfo @kemenkominfo yang tidak mendengarkan aspirasi publik atas hadirnya regulasi tersebut. Bahkan Kominfo mengancam akan memblokir penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang tidak mendaftar hingga 20 Juli hari ini.
2. Permenkominfo tersebut tidak hanya berlaku pada platform medsos, tapi juga dapat berisiko ke situs-situs berita.
3. Eits, ini bukan sekadar urusan mendaftar, lho. Ada dampak lebih serius. Kalau udah daftar, artinya mesti tunduk pada Permenkominfo tersebut.
BACAJUGA:
4. Pasal 9 ayat (3) dan (4) misalnya, mengatur bahwa PSE tidak memuat informasi yang dilarang. Kriteria yang dilarang antara lain yang melanggar undang-undang, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum.
Baca Juga: Dua WNA Tersangka Bisnis Pretelan Sparepart Motor Kredit
5. Ketentuan “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum” ini karet alias lentur banget. Bagaimana standarnya? Siapa yang memiliki wewenang menilainya?
6. Konsekuensinya bisa jadi berita atau konten yang mengungkap soal isu pelanggaran HAM seperti di Papua, pada kelompok LGBTQ atau liputan investigasi bisa dianggap meresahkan, mengganggu, atau dinilai hoaks oleh pihak-pihak tertentu, atau bahkan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum.
7. Pasal berbahaya lainnya yakni Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum. Ayat (5) menyebut, PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum.
8. Artinya, aparat bisa mengakses dan mencampuri data pribadi. Ini dapat membuka ruang pelanggaran hak privasi, termasuk pada jurnalis-jurnalis yang menjadi target. Apalagi dalam Permenkominfo tersebut, tidak mengatur mekanisme publik untuk komplain atas penyalahgunaan wewenang tersebut.
Baca Juga: Keluarga Brigadir J Mengajukan Ekshumasi, Bagaimana Tanggapan Polri?
9. Jadi singkatnya, Permenkominfo 5/2020 dapat disalahgunakan untuk membungkam kelompok yang mengkritik pemerintah, termasuk media.
10. Oleh karena itu, AJI menjadi bagian dari Koalisi mengajak netizen untuk mengganti foto profilnya dengan gambar ini.
Itulah seruan aji Indonesia untuk memasang pagar blokir kominfo. ***
