BANTENRAYA.COM– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Isro Mi’raj mendorong Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon untuk melalukan percepatan pembangunan.
BACAJUGA:
Pembangunan infrastruktur dan ketenagakerjaan dinilai menjadi yang sangat penting saat ini.
“Setiap saya kunjungan, seperti kemarin saya kunjungan car free day di BBS (Perumahan Bukit Baja Sejahtera) III, saya mendapat keluhan masyarakat Jalan Ciwedus ke JLS (Jalan Lingkar Selatan),” kata Isro saat ditemui Bantenraya.com, Senin, 4 Juli 2022 malam.
Warga banyak yang mengeluhkan masalah infrastruktur ke DPRD Kota Cilegon. Namun, pihaknya bukan eksekutor.
“Kita menjalankan fungsi anggaran sudah. Tapi, eksekutor kembali lagi bukan di kita, kita sampaikan permasalahan di masyarakat ke eksekutif,” tuturnya.
Baca Juga: Heboh Teuku Ryan Akting Adegan Mesra dengan Lawan Main, Netizen: Katanya Bukan Mahrim
Isro mengakui secara obyektif, mengenai pembangunan infrastruktur saat ini perlu diperhatikan serius.
Adanya beberapa jalan yang rusak harus segera diperbaiki. Jika jalan mulus, tentu kepala daerah yang mendapat apresiasi masyarakat.
“Kita hanya bisa mendorong saja, eksekutor di dinas terkait, DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang),” kata Wakil Rakyat dari Ciwandan ini.
Selain itu, kata Isro, realisasi penyerapan tenaga kerja juga harus dikejar. Apalagi penyerapan 25.000 tenaga kerja merupakan janji kampanye Walikota Cilegon Helldy Agustian.
“Saat ini banyak warga yang menanyakan terkait janji kepala daerah soal penyerapan tenaga kerja,” tutur Politisi Golkar ini.
Menurut Isro, Pemkot Cilegon mengklaim telah merealisasikan penyerapan tenaga kerja. Namun, realita di lapangan merupakan pemagangan.
“Tentu magang dan kerja kan beda. Jadi harus dibedakan, jangan orang magang diklaim kerja sebagai karyawan” tandasnya.
Isro kembali mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Pemkot Cilegon segera melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
“Kita sudah anggarkan untuk program-program baik infrastruktur maupun yang lainnya, tetapi kalau tidak terlaksana dan jadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) kita bisa tidak menyetujui program-program di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2023,” tandasnya. *
