BANTENRAYA.COM – BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memberikan alasan kenapa mobil dan motor mewah dilarang menggunakan BBM Bersubsidi.
Menurut BPH Migas hal itu karena spesifikasi kendaraan mewah itu cocok dengan jenis Bahan Bakar Minyak dengan oktan tinggi.
Selanjutnya juga pembatasan subsidi selama ini tidak pernah tepat sasaran, sehingga akhirnya diatur jenis kendaraan yang hanya boleh menggunakan subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar.
Baca Juga: Tata Cara Shalat Idul Adha Lengkap dengan Bacaan Niat untuk Imam dan Makmum
Selama ini, menurut BPH Migas banyak orang dengan kendaraan mewah roda dua dan roda empat namun masih menggunakan BBM bersubsidi.
Rincian nilai subsidi BBM yang dikucurkan pada tahun 2022 pemerintah saat ini hanya berkisar Rp 65,24 triliun plus kurang bayar tahun sebelumnya Rp 10,17 triliun, jadi lebih dari Rp 75 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
Dikutip BantenRaya.Com dari Portal Pikiran-Rakyat.Com pada Sabtu 2022, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyampaikan jika pembatasan tersebut hanya untuk jenis kendaraan roda empat di atas 2.000 cc dan roda dua 250 cc.
Baca Juga: Piala AFF 2022 Timnas Indonesia U19 vs Vietnam, Jam Berapa? Simak Jadwal Lengkapnya Disini
“JBKP itu mobil pelat hitam masih bisa menggunakan Pertalite, kecuali yang di atas 2.000 cc, termasuk motor mewah,” katanya.
“Pelat kuning angkutan orang, barang, boleh,” ucap Saleh Abdurrahman menambahkan.
Di sisi lain, papar Saleh, jika spesifikasi mesin mobil mahal mestinya membeli BBM non subsidi.
Hal itu, karena jenis kendaraan mewah itu dari pabriknya direkomendasikan untuk memakai BBM kualitas lebih tinggi.
Baca Juga: Link Live Streaming Arema vs Barito Putera Perempatfinal Piala Presiden 2022, Ujian Eduardo Almeida
BACAJUGA:
“Sesungguhnya teman-teman kita itu kalau mampu membeli mobil mahal gitu ya, yang hybrid atau yang turbo, mestinya juga mampu membeli BBM nonsubsidi,” tuturnya.
“Jadi sebenarnya, by nature, teman-teman kita yang menggunakan mobil-mobil kelas terbaru itu memang direkomendasikan oleh pabrikan mereka sendiri itu untuk menggunakan bahan bakar yang lebih baik, beroktan tinggi, lebih irit, lebih hemat, lebih pro lingkungan,” kata dia.
Sementara untuk BBM jenis Solar, Saleh Abdurrahman membeberkan jenis kendaraan yang dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar.
“Dari sisi pengendalian itu, kita, konsumen yang berhak menerima subsidi Solar sudah diatur,” ujarnya.
“Misalnya transportasi, mobil pelat hitam, mobil pelat kuning, kemudian mobil BUMN tidak disebutkan di situ, mobil dinas tidak disebutkan di situ yang boleh,” ujarnya menambahkan.
Selain kendaraan pelat kuning, jelas Saleh Abdurrahman, sektor perikanan dan pertanian juga masih bisa menggunakan solar.
“Kemudian perikanan boleh, pertanian hingga ke 2 hektare boleh luas lahannya, kemudian pelayanan umum,” tuturnya.
Dia mengatakan bak terbuka dikecualikan karena masih banyak orang yang berusaha dengan menggunakan kendaraan tersebut, seperti pengangkut pasir.
“Tetapi untuk yang kendaraan umum di jalan, untuk angkutan orang tuh pelat kuning masih diberikan JBT solar,” ucapnya.
Selain itu, untuk kendaraan angkutan barang, Menurut Saleh akan membatasi jenis yang boleh mendapatkan solar.
“Kita akan batasi, yang boleh mendapatkan JBT solar itu adalah kendaraan barang pelat kuning yang membawa sembako,” ujarnya.
“Bagaimana tahunya? nah untuk ini kita meminta ada surat rekomendasi dari dinas terkait ya. Jadi inilah bagian dari subsidi tertutup, mengarah ke konsumen dengan memberikan rekomendasi dari dinas terkait,” tuturnya menambahkan.
Saleh Abdurrahman mengatakan pembatasan kendaraan yang boleh menggunakan solar ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tersebut tepat sasaran
Selain itu, karena solar merupakan BBM bersubsidi, tentunya jumlahnya terbatas sehingga diperlukan pengaturan.
“Yang kita batasi itu untuk solar, itu semua kendaraan pribadi pelat hitam itu tidak boleh, kecuali pelat hitam perorangan bak terbuka,” jelasnya.
Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa seluruh aturan itu bisa dilihat secara detail di Perpres Nomor 191 tahun 2014 yang saat ini sedang direvisi.
“seluruh ataran sidah ada dan saat ini sednag direvisi,” pungkasnya. ***
