BANTEN RAYA – Sebanyak 2.150 orang guru honorer non guru dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemkab Pandeglang, menandatangani perjanjian kerja formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Selasa 7 Juni 2022.
Para guru honorer yang lolos tahapan seleksi PPPK tahun 2021 tersebut akan ditetapkan menjadi PPPK atau setara dengan PNS dipertengahan Juli tahun 2022 hingga lima tahun ke depan.
BACAJUGA:
Kepala Bidang Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pandeglang, Furkon mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja formasi PPPK tahun 2021 tersebut untuk memberikan informasi mengenai tugas pokok dan fungsinya.
Baca Juga: 300 KK di Kabupaten Lebak Bakal Terima Bantuan RTLH
“Sebelum ditetapkan menjadi PPPK, mereka sudah tahu kontrak kerja, baik dalam penerimaan gaji, dan menjalani tugas dengan baik,” kata Furkon.
Dia menjelaskan, masa kontrak perjanjian kerja tersebut akan berlangsung selama lima tahun. Selanjutnya akan dilakukan perpanjangan disesuaikan dengan kinerja pegawai.
Sementara penyerahan surat keputusan (SK) PPPK dalam waktu dekat akan diserahkan. “SK akan kami bagikan dipertengahan bulan Juli, dan sekitar bulan September mereka sudah sah menjadi PPPK,” jelasnya.
Menurutnya, pegawai honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2021 didominasi oleh guru honorer tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Pandeglang. “Kebanyakan guru, tapi ada juga non guru, dan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga: Cara Membuat Spotify Pie Chart Dengan Diagram Warna Untuk Musik Favorit Kamu, Lengkap Dengan Linknya
Kepala BKPSDM Pandeglang, Mohamad Amri mengatakan, proses penandatanganan perjanjian kerja PPPK tahun 2021 akan berlangsung selama beberapa hari kedepan.
“Ya, beberapa hari, karena kan ada 2.150 orang guru honorer, non guru, dan tenaga kesehatan yang menandatangani kontrak kerja,” katanya.
Menurutnya, bagi pegawai dan guru-guru honorer yang belum tanda tangan kontrak kerja bisa secepatnya masuk ke tahapan tersebut, agar SK PPPK bisa secepatnya diserahkan.
“Semua pegawai yang lolos seleksi PPPK wajib menandatangani kontrak kerja, kalau tidak nanti tidak dapat SK,” pesan Amri. ***
