BANTENRAYA.COM – Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur, prihatin karena apartur desa belum gajian menjelang lebaran lantaran bank penyalur mimim uang chas.
Keprihatinan Miftahul Farid Sukur ini diungkapkannya lewat akun facebooknya sebagaimana dilhat banenraya.com pada Selasa 26 April 2022,
“Dampak karena minimnya “uang cash” yang berada pada salahsatu BANK di Pandeglang bukan hanya terjadi sekali, namun beberapa kali. Sehingga harus tertundanya pencairan, baik dana untuk Organisasi Perangkat Daerah Maupun Dana Desa/ADD untuk Siltap Aparatur Desa/BPD. Pemerintah kabupaten Pandeglang seharusnya mengevaluasi Bank tersebut agar tidak merugikan rakyat,” tulis Miftahul Farid Sukur.
BACAJUGA:
Masih kata Miftahul Farid Sukur yang juga politisi Golkar ini, aparatur desa di gaji 4 bulan sekali namun pada saat pencairan tiba, mereka tidak bisa mencairkan dengan dalih di Bank tersebut tidak ada uangnya.
“Coba fikir ath euy rek lebaran ieu teh. Dan ini terjadi juga pada tahun kemarin. Maka dari itu saya mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mencabut kerjasama dengan pihak BRI!” katanya.
Terpisah, Ketua Paguyuban Sekdes Pandeglag Heri Herdiansyah tidak membantah jika aparatur desa belum gajian selama 4 bulan.
Baca Juga: Perampokan di Tol Pasir Koja, Polisi Amankan Pelaku yang Berusaha Kabur
“Untuk rekening desa itu disimpan di Bank BRI. Biasanya BRI yang kekurangan uang. Dari BRI uang masuk ke BPR sebagai bank penyalur siltap saja,” kata Heri.
Adapun penghasilan tetap kepala desa adalah RP2.500.000 sekdes Rp 2.250.000 dan prangkat 2.050.000. ***
