BANTENRAYA.COM – Praktisi hukum Gatot Hadi Purwanto mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI lebih hati-hati dalam menghitung kerugian negara.
Termasuk Kejagung harus berhati-hati dalam kasus cap lebur emas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Menurut Gatot, secara yuridis, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur tindak pidana korupsi, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Baca Juga: Oknum Guru SMAN 4 Kota Serang Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Asusila
Aturan-aturan hukum itu diungkapkan Gatot menyoroti dugaan kasus cap lebur emas yang menghebohkan beberapa waktu belakangan ini.
Awalnya disebutkan dalam peredaran 109 ton emas itu, negara mengalami kerugian hingga Rp5,9 kuadriliun.
Namun dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Mei lalu disebutkan bahwa kerugian negara sebesar Rp3,3 triliun.
Oleh karenanya, Gatot menekankan bahwa potensi kerugian tidak bisa dijadikan patokan secara hukum.
“Dalam praktik hukum pidana Indonesia, kerugian negara tidak bisa hanya bersifat potensi atau spekulatif,” ujarnya.
“Ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata (actual loss),” imbuhnya.
Baca Juga: Pelatih Berkualitas dan program Latihan yang Tepat Akan Hasilkan Atlet Berprestasi di Renang
“Artinya, kerugian tersebut telah benar-benar terjadi dan terukur, bukan sekadar prediksi hilangnya potensi pendapatan negara,” kata Gatot dikutip Bantenraya.com, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam kasus cap lebur emas PT Antam, angka Rp5,9 kuadriliun yang selanjutnya dalam dakwaan menjadi Rp 3,3 Triliun disebut sebagai akumulasi dari praktik penyimpangan dalam penjualan logam mulia yang tidak melalui prosedur resmi perusahaan.
“Namun, pertanyaannya, apakah angka ini mencerminkan kerugian negara yang aktual?” ujarnya mempertanyakan.
Baca Juga: Pembentukan Koperasi Merah Putih Disebut Tergesa-gesa, Pakar Ekonomi Ingatkan Risiko Kredit Macet
Menurutnya, jika nilai tersebut hanya dihitung berdasarkan selisih harga pasar dan estimasi potensi pajak yang tidak dibayarkan, maka secara hukum positif, angka tersebut belum dapat serta-merta dikualifikasi sebagai kerugian negara.
Apalagi jika tidak disertai bukti konkret bahwa uang tersebut benar-benar telah hilang dari kas negara atau kas BUMN.
BACAJUGA:
“Ada perbedaan antara potensi kerugian (potential loss) dan kerugian aktual (actual loss). Dalam hukum kita, yang dapat membentuk tindak pidana korupsi hanyalah kerugian yang aktual dan pasti,” paparnya.
Baca Juga: Kuota Beras CPPD 2025 Turun 90 Ton, Pemprov Banten Alokasikan Rp1,2 Miliar
Gatot juga mengingatkan tentang penegasan dari Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya – termasuk Putusan No. 21 K/Pid.Sus/2009.
Di sana menyatakam bahwa unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan dengan kerugian konkret yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yakni BPK atau BPKP.
Seperti diketahui, pada 27 Mei lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menjatuhkan vonis terhadap enam orang mantan pejabat Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Aneka Tambang (Antam)Tbk tersebut.
Baca Juga: Jadwal Tayang Series Swiper Right Episode 3 4 5, Lengkap dengan Spoiler dan Link Nonton
Mereka didakwa melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010 hingga 2022.
Perbuatan ini didakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3,3 triliun.
Atas perbuatannya, enam terdakwa itu masing-masing dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsidair 4 bulan kurungan.
Baca Juga: Konservasi Pantai di Pancer Karangantu: Menjaga Kelestarian dari Ancaman Abrasi
Keenam terdakwa tersebut adalah Tutik Kustiningsih, Herman, Iwan Dahlan, dan Dody Martimbang. Dua orang lainnya adalah Abdul Hadi Aviciena serta Muhammad Abi Anwar.
Berdasarkan catatan, Dody sebelumnya juga sudah menjadi terpidana kasus korupsi kerja sama pengolahan anoda logam Antam dan PT Loco Montrado, yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).***
