BANTENRAYA.COM – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau Aliansi BEM Banten Bersatu bakal terus mengawal 100 hari kerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dinilai emble.
Kabinet Merah Putih dinilai Aliansi BEM Banten Bersatu telah banyak melukasi hati rakyat dan cenderung memerburuk kondisi sosial ekonomi.
Selain itu, Aliansi BEM Banten Bersatu juga menegaskan sikap tegasnya dalam menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Reklamasi PIK 2.
Baca Juga: Info Loker PT Malindo Feedmill Tbk Terbaru, Posisi Sebagai Staff Administrasi
PSN PIK 2 ini dianggap sebagai ancaman yang serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Reklamasi yang dilakukan dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara nelayan dan masyarakat lokal terancam kehilangan mata pencaharian serta menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang masif.
Koordinator Aliansi BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto menegaskan, pihaknya menolak dengan keras PSN PIK 2 karena proyek tersebut dinilai berdampak sosial dan ekologis bagi masyarakat.
Baca Juga: Jalan Rusak di Pusat Kota Cilegon Semakin Parah, Jadi Akses Arus Mudik Lebaran
“Kami menolak keras PSN PIK 2 karena proyek ini tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang sangat besar,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya dapat berpihak dengan masyarakat.
“Pemerintah seharusnya berpihak pada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lingkungan pesisir, bukan pada proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tambahnya.
Baca Juga: Info Loker PT Arwana Citramulia Tbk Terbaru, Sebagai Staff Admin Gudang Sparepart
“Kami mengajak seluruh BEM Se-Banten, untuk bergandengan tangan dan membersamai dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menolak proyek-proyek yang merugikan rakyat,” ungkapnya.
“Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia,” tegas Bagas.
Sekretaris Jenderal Aliansi BEM Banten Bersatu Geri wijaya menyatakan bahwa dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih telah memunculkan berbagai kebijakan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Harga Tiket Film Keajaiban Air Mata Wanita Hari Ini di Bioskop Jakarta, Segini Tarifnya
“Kami melihat banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, melainkan lebih condong pada kepentingan elite dan korporasi,” katanya.
Geri Wijaya menambahkan bahwa dengan adanya PSN PIK 2 yang meresahkan bagi masyarakat tersebut harus dilakukan pengawalan.
“Ini adalah alarm bagi kita semua untuk terus melakukan pengawalan,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, BEM Banten akan menggelar Diskusi Publik dan aksi besar-besaran untuk menyuarakan problematika yang ada di Provinsi Banten dan mengevaluasi 100 hari masa kerja kabinet merah putih.
Langkah tersebut diambil oleh BEM Banten sebagai bentuk perjuangan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar oleh pemerintah. (Febby Prayoga) ***
