BANTENRAYA.COM – Kader Pelajar Islam Indonesia (PII) Lebak menyoroti terkait kasus dugaan pungutan liar (Pungli) honor badan Ad Hoc yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak dengan tak mengindahkan peraturan yang ada. Hal tersebut disampaikan saat ditemui usai acara sekolah alam di Sekretariat PII Lebak, Jumat 31 Maret 2023.
BACAJUGA:
Ketua Brigade PII Lebak, Muhamad Royhan Deestaki mengatakan, mencuatnya kasus dugaan pungli tersebut sangatlah membuat resah badan Ad Hoc di 28 Kecamatan. Menurutnya, dengan alasan tak jelas KPU Lebak telah mencoreng nama baik penyelenggaraan pemilu.
“Setelah saya mengetahui bahwa KPU Lebak mengenakan potongan pajak sebesar lima persen kepada honor badan Ad Hoc, itu adalah perilaku yang sangat mencederai hukum di Indonesia,” kata dia kepada Bantenraya.com.
Baca Juga: Diduga Lakukan Pungli Berkedok Potong Pajak, Sejumlah Mahasiswa Demo KPU Lebak
Ia menjelaskan, berdasarkan hukum perpajakan bilamana honor tidak mencapai Rp 4,5 juta. Maka tak wajib untuk dikenakan pajak.
“Dari jumlah keseluruhan pegawai badan Ad Hoc di Lebak. Bisa dikatakan itu adalah cara memperkaya diri dengan mengesampingkan peraturan yang berlaku,” jelas Royhan.
Royhan meminta agar pihak terkait (Polres, Bawaslu, Kejari, DKPP) mengusut tuntas dugaan kasus itu, karena apabila dibiarkan saja akan menimbulkan tindak pungli mengakar di bumi Multatuli.
“Bagaimanapun tindakan pungli adalah hal yang sangat dilarang oleh peraturan yang berlaku. Saya harap dugaan kasus itu di usut tuntas hingga terkuak, brantas mafia pungli di Lebak,” ucap dia.
Baca Juga: Pemkot Cilegon Siapkan 20 Bus Mudik Gratis untuk 1.000 Orang, Ini Rutenya
Ia menjelaskan, bilamana kasus itu tidak segera diusut tuntas, pihaknya akan melakukan demonstrasi besar-besar untuk menggeruduk KPU Lebak.
“Walaupun kami sebagai pelajar, tapi kami tau mana yang baik dan buruk, apalagi di organisasi ini, saya diajarkan untuk menjadi pelajar yang visioner,” jelas Ketua. (***)
