BANTENRAYA.COM – Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut adanya partai politik di Indonesia menjadi sumber korupsi.
Hal tersebut berdasarkan penilaian masyarakat.
Namun apabila tidak ada partai politik, negara Indonesia akan menjadi negara yang totalitarianisme.
Diketahui, totalitarianisme adalah sistem pemerintahan yang mengatur dan menegaskan kontrol secara total atas kehidupan warganya.
BACAJUGA:
Baca Juga: Bumbu Dapur Ini Jadi Biang Kerok Inflasi di Banten Pada November 2023
Dalam sambutannya, Menko Polhukam sekaligus Cawapres dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa sering membongkar kasus korupsi ulah dari oknum kader partai politik yang bertengkar di parlemen.
“Sumber dari korupsi di Indonesia adalah partai politik, Itu berdasarkan pandangan masyarakat. Tapi kalau tidak ada partai politik maka negara Indonesia akan menjadi negara totalitarianisme,” kata dia saat mengisi sambutan di Sekretariat DPC PPP Lebak, Jumat 1 November 2023.
“Padahal pernyataan seperti itu salah, mohon maaf, misal ada yang bertanya kenapa sih korupsi itu banyak, karena di Indonesia banyak partai politik,” sambungnya.
Ia mengungkapkan, meskipun demikian, dalam mengontrol kekuasaan negara diperlukan partai politik di Indonesia.
Baca Juga: Bukan Dapat Ikan, Pemancing di Kota Serang Temukan Jasad Manusia dengan Kondisi Seperti Ini
“Kalau tidak ada partai politik, Indonesia akan menjadi negara yang pemerintahnya mengatur kehidupan seluruh warganya,” ucapnya.
Mahfud melanjutkan, Indonesia tidak bisa berkembang apabila tidak ada partai politik.
“Untuk menghancurkan penilaian masyarakat, harus ada dilakukan dengan cara membawa partai kepada jalan kebenaran. Dengan itu, partai mampu membawa keadilan dan kesejahteraan di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengaku, kehadirannya menjadi Cawapres adalah ingin mengisi kekosongan.
Baca Juga: Pemkab Pandeglang Persilahkan DPRD Kaji Ulang Perizinan Indomaret di Kebon Cau
“Selain ingin mengisi kekosongan, saya ingin merubah manset masyarakat bahwa partai politik bukan sumber korupsi,” tandas Mahfud.
Mahfud menambahkan, partai politik harus mampu menjawab pertanyaan rakyat dengan cara bekerja nyata dan memberikan kesejahteraan yang nyata.
“Suka tidak suka kita harus mulai keluar dari belenggu tersebut, karena dengan cara seperti itu, masyarakat akan kembali percaya terhadap partai politik,” tambahnya.***
