BANTENRAYA.COM – Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi mendorong fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon melakukan hak interpelasi kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta.
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, hak tersebut bisa dilakukan manakala tidak menjalankan program sesuai janji kampanye Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta, misalnya Kartu Cilegon Sejahtera.
Termasuk, kata Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, jika program yang dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Baca Juga: Link Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Manchester City, Sabtu 6 November 2021
Adanya hak interpelasi itu papar Tubagus Iman Ariyadi, bukan barang haram dan bisa dilakukan dewan.
“Oh iyah dong, Partai Golkar yah begitu, kalau memang dirasa tidak sesuai dengan rel pembangunan dan sebagainya, kenapa harus interpelasi, yah interpelasi. Itu bukan barang haram kok interpelasi,” katanya dalam acara Musyawarah Kecamatan (Muscam) Golkar Kecamatan se-Kota Cilegon Sabtu 6 November 2021 di salah satu hotel di Kota Cilegon.
“Interpelasi itu bertanya kenapa harus dilakukan ini dan segala macam. Interpelasi itu memunculkan rekomendasi apakah ke penegak hukum dan lainnya, untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Baca Juga: Sudah Tahu Belum? Lagu Dari Papua Ini Tidak Kalah dengan Lagu Musisi Papan Atas
Interpelasi juga bukan hal yang menakutkan. Hal tersebut biasa dalam politik. Bahkan, tutur Iman, hal tersebut bukan pemakzulan.
“Pemakjulan itu lain lagi ceritanya. Tidak ada pemakzulan,”
Iman menjelaskan, dirinya juga meminta Fraksi Golkar di DPRD Kota Cilegon harus kritis dan melihat substansi pembangunan.
Baca Juga: Bagaimana Adab Bertutur Kata, Imam Syafii Jelaskan Lewat Syair Ini
“Fraksi golkar harus kritis dan lihat substansinya pembangunan. Dilihat beban pembangunan APBD sekarang apa, titik beratnya dimana,” ucapnya.
Termasuk imbuh Iman,kendati memberikan dukungan terhadap KCS. Namun, soal KCS juga harus direalisasikan. Sebab jika tidak maka itu kebohongan publik.
“KCS itu janji politik dan harus direalisasikan, dan saya dukung. Namun jangan dijadikan ajang Pilkada saja, itu kebohongan publik dan rakyat dibohongi dengan hal itu,” tegasnya. ***
