BANTENRAYA.COM – Program di 43 kelurahan di Kota Cilegon tidak berjalan alias lumpuh.
Pemangkasan dan penyesuaian anggaran ditengarai menjadi penyebab utama program di kelurahan tidak bisa dijalankan.
Bahkan, sejumlah program seperti pembinaan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), kader dan RT/RW, sosialisasi Kelurahan Bebas Narkoba (Bersinar) pemeliharaan gedung, seleksi tilawatil quran (STQ), perayaan hari besar juga dihapuskan.
Tidak hanya itu saja, program sosialisasi dan pelatihan lainnya juga terpaksa dipangkas jumlah pesertanya.
Termasuk, program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan (Salira) Rp100 juta per kelurahan seharusnya dimulai pada awal triwulan II yakni April 2025 sampai sekarang belum ada kejelasan.
Hingga pertengahan Mei 2025, program yang berjalan di kelurahan hanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrebangkel) saja.
Baca Juga: Industri di Banten Diminta Berikan Kuota Tenaga Kerja 1 Persen untuk Disabilitas
Itupun dengan alokasi anggaran yang dibayarkan hanya 60 persen dari Uang Persediaan (UP) yang sifatnya mendesak.
Diketahui, pemangkasan anggaran di Kota Cilegon sudah dilakukan dalam empat tahap pertama yakni untuk membiayai defisit atau utang pemerintah senilai Rp115 miliar.
Selanjutnya instruksi presiden, lalu pemangkasan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 dengan total Rp136 miliar.
Salah seorang lurah di Kecamatan Purwakarta yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, seharusnya anggaran pembinaan untuk linmas, RT dan RW serta STQ sudah berjalan di triwulan I.
Namun, dengan adanya arahan program tidak bisa dilaksanakan, maka itu tidak bisa direalisasikan dan terpaksa dihapuskan.
“STQ dan pembinaan harusnya dimulai pada April lalu. Tapi sampai sekarang belum ada arahan dari pimpinan. Hanya Musrenbang saja yang mulai itu juga masih terhutang, programnya benar-benar lumpuh,” katanya, Rabu 14 Mei 2025.
Baca Juga: Spring Of Youth Episode 3 Sub Indo: Gegara Ini, Sa Gye dan Tae Yang Bakal Adu Jotos?
Ia menegaskan, masyarakat sendiri sudah banyak yang menanyakan kenapa program di kelurahan sekarang belum berjalan. Hal itu wajar karena biasanya program sudah berjalan.
“Kan kalau program jalan RT dan RW bisa dapat honor tambahan kegiatan. Ini STQ saja yang biasanya meriah belum sama sekali jalan,” tuturnya.
“Kami juga bingung menyampaikan sampai kapan kondisinya seperti ini (program belum jalan-red),” jelasnya.
Baca Juga: Rizki Bawa Pulang 2 Perak dan 1 Perunggu dari Kejuaraan Angkat Besi China
Tidak hanya dirinya saja. Namun, semua lurah mengalami hal yang sama mengeluhkan soal belum adanya program yang dijalankan. Paling terlihat dan anggaran besar adalah infrastruktur Salira yang belum juga jalan.
“Semua lurah mengeluhkan hal sama. Apalagi kalau lurah pasti setiap acara mau hajatan, melayat dan hari besar islam diundang dan menyumbang,” ungkapnya.
“Kalau anggaran jalan bisa tambal sulam. Kalau sekarang bagaimana tidak mungkin dari kantong sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Link Nonton Pump Up The Healthy Love Episode 5 Sub Indo Full Movie Beserta Spoiler Bukan Bilibili
Lurah lainnya di Kecamatan Jombang yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, sejumlah program yang masih adalah program mandatori dari OPD saja, misalnya pelatihan keterampilan, sosialisasi kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kebencanaan dan beberapa lainnya yang masih ada.
“Program mandatori saja yang masih ada. Itu juga pesertanya dibatasi hanya menjadi 13 orang saja,” ucapnya.
Ketua Pokmas di salah satu kelurahan yang tidak ingin disebut namanya menyatakan, biasanya RAB itu Mei sudah jadi dan selanjutnya Pokmas akan melakukan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan pengajuan anggaran.
Baca Juga: Strategi Jitu BRI Jaga Kualitas Kredit UMKM di Tengah Dinamika Ekonomi Global
“Kemungkinan besar bisa mulai di Juni, biasanya memang pada triwulan II mulai programnya,” ujarnya.
Ia menyatakan, untuk program Salira sendiri masih akan sama yakni senilai Rp100 juta per RW.
“Sepertinya masih sama. Sebab, itu kan dari awal perencanaan. Jika diubah maka harus ubah anggara lagi,” jelasnya.
Baca Juga: Tayang Besok! Inilah Sinopsis dan Daftar Pemain Film Cocote Tonggo, Kisah Jamu Kesuburan
Untuk pembangunan sendiri, paparnya, sama dengan yang sebelumnya yakni paving block, tembok penahan tanah, drainase, pos pelayanan terpadu (Posyandu), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan beberapa fisik lainnya.
“Masih dalam bentuk pembangunan fisik, jadi itu nanti tergantung dari RKM masing-masing kelurahan. Tapi tentunya tidak boleh diluar yang sudah ditentukan jenis pembangunannya,” ujarnya.
Kendati begitu, pihaknya berharap pada saat pengajuan pencairan program agar tidak lagi telat dan menghambat.
Baca Juga: 5 Tahun Penantian dan Bertaruh Nyawa, 36 KK di Cibaliung Terharu Setelah Dibangun Jembatan Baru
“Jika semuanya siap tergantung nanti juga bisa pengajuan atau tidak. Kalau tidak ada uang di kas daerah nantinya pasti tidak bisa dibangun programnya,” ucapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) I Ahmad Aziz Setia Ade Putra enggan memberikan tanggapan soal lumpuhnya program di kelurahan.
Ia meminta hal itu langsung ditanyakan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani.
Termasuk, Walikota Cilegon Robinsar belum memberikan tanggapan soal masih belum berjalannya program di kelurahan akibat kebijakan pemangkasan dan penyesuaian anggaran.
Terpisah, Kepala Bidang Pajak BPKPAD Kota Cilegon Furkon menyampaikan, hingga akhir April 2025, pajak yang sudah masuk sebesar Rp280,2 miliar.
Namun, untuk anggaran yang sudah dikeluarkan untuk program apa saja dirinya sendiri tidak mengetahuinya karena ada di bidang lain.
Baca Juga: Info Loker Posisi Operator Produksi di PT Uniflex Kemasindah, Terbuka untuk Lulusan SMA
“Pajak sudah Rp280,2 milyar dari target Rp852,4 miliar atau 32,88 persen. Itu mah saya enggak tahu,” pungkasnya yang tidak mengetahui uang tersebut dikeluarkan untuk apa saja. ***
