BANTENRAYA.COM – Program 100 hari kerja dan program Pemerintah Kota Cilegon masih jalan di tempat alias mogok.
Walikota Cilegon Robinsar menyampaikan permohonan maaf karena belum ada realisasi maksimal kepada masyarakat selama 57 hari menjabat.
Sejumlah pihak termasuk DPRD Kota Cilegon menilai belum ada gebrakan program yang dilakukan Walikota Cilegon Robinsar dan Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo meski keduanya dinilai kepemimpinan muda.
Baca Juga: Usai Lebaran Sektor Properti di Banten Hadapi Tekanan Ekonomi Global
Robinsar beralasan, tidak maksimalnya program tersebut karena dinamika fiskal alias kebijakan efisiensi dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada masa dirinya memimpin.
Diketahui, sejak dimulainya APBD 2025 belum ada realisasi program yang dilakukan Pemkot Cilegon.
Bahkan, sejumlah pembangunan atau program masih belum dilaksanakan dan pengadaan barang dan jasa (Barjas) juga belum dilakukan lelang atau pelaksanaan sampai sekarang sudah masuk ke triwulan II di April 2025.
Baca Juga: Spoiler Drakor The Divorce Insurance Episode 7 dengan Link Nonton Sub Indo Full Movie
Adapun sejumlah program yang sudah dilakukan masih belum direalisasikan melalui belanja daerah di APBD alias non budgeter. Jika pun ada hanya sifatnya honor dan gaji untuk ASN dan Non ASN selama Januari sampai April.
Bahkan, beberapa OPD mengaku belum bisa menjalankan program karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum jadi karena masih adanya efisiensi yang terus dilakukan, serta masih menunggu arahan dari para pimpinan.
“Karena kita tahu sendirilah kondisi hari ini efisiensi dan defisit anggaran kemarin, itu mau tidak mau memang memperlambat langkah kami,” katanya usai menghadiri Paripurna di DPRD Kota Cilegon, Senin (21/4).
Baca Juga: Tim Forensik Ragukan Kehamilan Korban Mutilasi di Gunungsari: Rahimnya Kosong!
Robinsar mengklaim, secara prinsip sudah ada pondasi atau ancang-ancang program melalui berbagai percepatan nantiya.
Termasuk, dirinya juga secara langsung menyampaikan permohonan maaf jika 100 hari kerja belum ada program yang berjalan maksimal.
“Tapi pada prinsipnya jika 100 hari kerja ini belum maksimal, tapi pada prinsipnya kami menyiapkan itu pondasinya, jika bicara 100 hari kerja mohon maaf gitu apa yang bisa kita bangun, karena terbatas waktu. Tapi kita siapkan pondasi untuk dalam rangka (pembangunan-red) berkesenimbangungan,” ucapnya.
Baca Juga: Bolehkah Minta Sumbangan di Jalanan? Simak Pandangan Hukum Penggalangan Dana dalam Islam
Selain program, Robinsar juga mengakui masih belum maksimalnya pendapatan yang diterima Pemkot Cilegon.
Namun, ia memastikan berbagai masalah pendapatan sudah diinventarisir dan ke depan dipastikan stabil.
“Pola masih terus inventarisasi persoalan, sekecil apapun pendapatan kita maksimalkan, misalnya program gubernur (pemutihan pajak-red) kita maksimalkan secara pemasaran dan marketing di Kota Cilegon, bisa dilihat lebih stabil penerimaan untuk programnya. sekecil apa pun kita kejar supaya PAD terus bertambah,” jelasnya.
Baca Juga: Drama Heos Diner Episode 9 Sub Indo: Spoiler Beserta Link Nonton Full Movie
Kinerja pemerintah yang belum berjalan baik mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD Kota Cilegon Qoidatul Sitta.
Ia menilai kepemimpinan Walikota Cilegon Robinsar dan Wakil Walikota Cilegon ajar Hadi Prabowo nyaris tanpa adanya gebrakan, terobosan dan inovasi program.
“Memang ini pemerintahanan yang dipimpin Pak Wali Robinsar dan Pak Wakil Fajar belum genap 100 hari yah. Kita belum melihat gerberakan atau terobosan atau inovasinya pun kita belum melihat hal itu,” jelasnya.
Baca Juga: Wajib Tahu! Hukum Mengerjakan Sholat Sambil Menahan Kencing
Sitta menambahkan, dewan masih akan menunggu genap 100 hari nantinya.
Sebab, sudah banyak dari masyarakat yang mempertanyakan soal janji kampanye yang sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan.
“Kita masih menunggu apa dalam 100 hari ini. Dalam arti ini sudah hampir 2 bulan artinya kita warga masyarakat ingin melihat sesuatu yang baru, yang memang sekarang tagline berbeda Cilegon Juare, dan menjadi slogan bagi Kota Cilegon kedepannya. Tentunya ini membutuhkan implementasi dan realisasi dari Pemerintah seperti apa untuk menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.
Soal defisit dan efisiensi, jelas Sitta, membenarkan kondisi tersebut dialami dalam APBD Kota Cilegon. Untuk itu, dalam waktu dekat akan ada pembahasan bagaimana melakukan percepatan anggaran.
“Kita memang terkena defisit dan efisiensi, tentu ini menghambat dan kendala. Tapi kita nanti akan membahas hal itu dalam waktu dekat untuk dalam rangka percepatan anggaran,” pungkasnya.***
