BANTEN RAYA.COM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten akan mulai mengawasi perencanaan anggaran Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon tahun 2025.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan mengatakan, pihaknya akan mulai mengawasi anggaran Pemkot Cilegon pada Selasa 18 Februari 2025.
“Kunjungan kami ini sebagai salah satu langkah upaya untuk mengetahui perencaaan penganggaran yang disusun oleh Pemkot Cilegon pada anggaran 2025,” kata Rusdy kepada Banten Raya, usai kunjunganya di kantor Walikota Cilegon, Selasa 18 Februari 2025.
Ia mengungkapkan, terdapat beberapaj tahapan dari pihaknya untuk mengawasi perencanaan anggaran Pemkot Cilegon tahun 2025.
“Ada 5 sektor yang akan diawasi dan dinilai oleh Tim BPKP yaitu dimulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ketahanan pangan, sektor stunting dan sektor kemiskinan,” ungkapnya.
Baca Juga: Gelar RUPS, Jamkrida Banten Akan Pilih Ulang Komisaris Independen
Dari lima sektor tersebut, kata dia, pihaknya akan melihat efektivitas dan prioritas serta akan dipetakan kegiatan yang lebih mendukung pada perencanaan anggaran Pemkot Cilegon tahun 2025.
Menurutnya, kelima sektor tersebut itu akan melakukan proses uji secara efisiensi maupun uji secara efektivitasnya. Setelah dari hasil uji tersebut, pihaknya akan rekomendasikan untuk dapat diperbaiki oleh Pemkot Cilegon.
“Pada lima sektor tadi, kita akan melihat efektivitas dari perencanaan anggaran tahun 2025. Dari kelima sektor itu akan didiskusikan jika terjadi kendala dan masalah dalam penganggaran dan perencanaanya seperti apa,” ucapnya.
Ia menyampaikan, pihaknya bersama Pemkot Cilegon akan melakukan diskusi untuk tindak lanjut dari pengawasan perencanaan anggaran Pemkot Cilegon tahun 2025.
“Nanti kami juga akan banyak diskusi dan rekomendasi untuk pekerjaan perencanaan kedepanya seperti apa,” ujarnya.
Baca Juga: Irna Narulita Pamit Beri Pesan Jadi Bupati Berat, Siap Kawal Kepemimpinan Dewi-Iing
Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menambahkan, lima sektor yang akan dijadikan sample dsn dinilai oleh BKPP sudah dilakukan dengan baik oleh Pemkot Cilegon.
Ia mengaku, dirinya optimis Pemkot Cilegon dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cilegon dari ke lima sektor tersebut.
“Sebelum BPKP melakukan penilaian untuk lima sektor itu, kami sudah dulu jelaskan ke BKPP. Kami harapkan BPKP dapat menggunakan data lengkap yang sudah ada di kelurahan, karena sesuai dengan by name by address,” pungkasnya. (***)
