BANTENRAYA.COM – Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mengelola dana sarana dan prasarana lingkungan (Salira) masih menunggu mekanisme petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) di 2025.
Hal itu lantaran ada potensi program berubah secara mekanisme.
Diketahui anggaran Salira sendiri diambil 50 persen dari Dana Pembangun Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang pada 2025 angkanya sama dengan 2025 yakni Rp97,8 miliar.
Baca Juga: Naik 20 Persen Sejak Era Helldy, TPP ASN Kota Cilegon Dibayar Rp40 Miliar Per Bulan
Ketua Pokmas Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwararta Saefurohman menjelaskan, sejauh ini masih menunggu arahan kembali untuk salira 2025. Dimana, tentu ada potensi berubah secara mekanisme.
“Masih menunggu Juklak dan Juknis-nya. Takut ada perubahan soal mekanisme anggarannya,” katanya, Senin (6/1).
Oman panggilan akrab Saefurohman menyampaikan, masih belum mengetahui pasti.
Sebab, potensi berubah ada misalnya dikembalikan pada mekanisme sebelimnya bukan lagi Rp100 juta per RW tapi secara global menghitung jumlah penduduk dikelurahan.
“Takutnya mekanisme Rp100 juta per RW diganti menjadi kembali gelondongan dan Pokmas yang mengatur,” tegasnya.
Oman menambahkan, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dimana, jika Rp100 juta per RW itu jika di wilayah RW sudah tidak ada pembangunan maka harua dialihkan.
Baca Juga: Pemkot Cilegon Klaim Program Gagal Bayar Hanya Rp100 Miliar, Pembayaran Honor ASN dan Guru Ditunda
“Tapi biasanya kalau begitu akan ribut RW-nya karena yang dibangun tidak ada lagi infrastrukturnya, tapi pengelolaan dan pembangunan tidak mau dialihkan. Jadi repot itu nantinya,” ucapnya.
Selanjutnya, tegas Oman, jika yang menentukan Pokmas, maka pasti ada potensi juga kecemburuan karena dana pembangunan tidak merata.
“Ada juga jika kembali ke Pokmas, maka yang menentukan prioritasnya itu pasti Pokmas,” ujarnya.
Baca Juga: Penumpang Bus Saat Nataru di Empat Terminal Tipe A Banten Naik 18,75 Persen
Salah satu anggora Pokmas lainnya Rifki mengungkapkan, akan menunggu arahan yang sudah pasti. Sebab, ditakutkan item pembangunan ada penambahan dan pengurangan.
“Takut ada jenis pembangunan yang berbeda. Jadi kami menunggu saja,” pungkasnya. ***
