BANTENRAYA.COM – DPRD Cilegon menuntut Pemkot Cilegon menjelaskan soal pencairan gaji honorer yang macet kepada publik dengan segera.
Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh yang mengatakan, sudah saatnya Pemkot Cilegon memberi penjelas ke pulik soal gaji honorer yang macet.
“Harus ada yang bicara, harus ada yang bertanggung jawab. Ini harus dijelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi di penghujung akhir tahun ini, karena mereka orang-orang berharap honornya dibayarkan mereka hidup hanya mengandalkan dari situ,” katanya, Kamis 2 Januari 2025.
Baca Juga: Gegara Obat Nyamuk, Bayi 2 Tahun di Kota Serang Tewas Dalam Kebakaran Rumah
Ia mengaku, tidak mengetahui alasan Pemkot Cilegon yang mendahulukan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk para ASN dibandingkan untuk membayar gaji honorer.
“Honor lain yang belum terbayarkan itu tidak dipikirkan, malah TPP dibayarkan terlebih dahulu. Padahal ASN itu sudah mendapatkan gaji. Ya sekali-sekali mengalah untuk rakyatnya kalo TPP tidak dibayarkan dulu,” jelasnya.
Dikatakannya, terdapat beberapa pencairan honor yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2024 oleh Pemkot Cilegon terdapat beberapa bidang.
Baca Juga: Kejari Kota Cilegon Catat 25 Anak Terlibat Kriminalitas Selama 2024
“Honor-honor lain yang belum terbayarkan seperti honor RT, Linmas, guru madrasah, guru sekolah, kader, kegiatan atau iklan temen temen media, OPD yang ditalangi 3 bulan yang lalu tapi hangus,” ucapnya.
Ia mengaku tak habis pikir, mengapa tak ada rasa mengalah terlebih dahulu kepada para tenaga honorer yang penghasilannya terbilang minim.
“Kenapa tidak mengalah untuk yang honornya belum dibayar? hanya memikirkan diri sendiri saja,” tegasnya.
Baca Juga: 1.500 Warga Banten Belum Akad Rumah Subsidi Sejak Oktober 2024
Mengenai honor tersebut, dirinya menegaskan, perlu dibayarkan sesuai dengan catatan APBD 2024 yang telah disusun satu tahun lalu.
“Karena APBD 2024 itu sudah disusun dari satu tahun yang lalu? Mestinya ketika rencana satu terjadi kendala maka rencana ke dua sudah dipikirkan solusi-solusinya. Ini tidak ada yang bertanggung jawab hanya diam saja,” tegasnya.
Namun, ia percaya Pemkot memiliki solusi dalam menangani anggaran APBD 2024 yang defisit tersebut dan Pemkot tetap perlu menjelaskan kepada publik terkait alasannya.
Baca Juga: Limbah B3 Cemari Rumah Warga dan Kuburan di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
“Ini pelajaran untuk kita semua kedepannya supaya persoalan seperti ini tidak terjadi kembali,” tuturnya.
“Saya yakin Pemkot Cilegon punya solusi, tapi harus ada yang menjelaskan kepada publik ini supaya tidak menjadi tanda tanya kepada mereka yang memiliki haknya,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon terpilih Robinsar mengungkapkan, masalah defisit anggaran yang pada APBD Kota Cilegon 2024 mengakibatkan Pemkot Cilegon memiliki utang kepada pihak ketiga.
Baca Juga: Puncak Arus Balik Penerbangan Liburan Nataru Diprediksi pada 4 Januari 2025
Untuk kedepannya, ia mengaku akan mencari cara lain untuk menambah PAD Pemkot Cilegon.
“Fokus kami kedepannya bagaimana caranya kita meningkatkan PAD dan nanti bisa mendapatkan sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setelah masa pelantikan nanti dirinya akan mendatangi 43 kelurahan untuk menginventarisasikan infrastruktur yang rusak.
“Setelah dilantik nanti,kami akan mulai bekerja untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat terlebih dahulu, dan melanjutkan program kerja dirinya dengan program kerja berkelanjutan dari pemerintahan saat ini dengan memaksimalkan anggaran APBD,” pungkasnya. (mg-tia) ***
