BANTENRAYA.COM – Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menilai Pemkot Cilegon tak serius menuntaskan persoalan pengangguran.
Pandangan Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi soal ketidakseriusan soal pengentasan pengangguran terlihat dari pagu anggaran Disnaker Kota Cilegon di 2022.
Dari catatan DPRD Kota Cilegon, pagu anggaran Disnaker di 2022 hanya Rp4 Miliar untuk menuntaskan pengangguran terbuka sebanyak 12,69 persen atau setara 28,5 ribu jiwa.
Baca Juga: Sampah di Pesisir Pantai Jongor Sidamukti Pandeglang Dibersihkan
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menjelang rapat gabungan pembahasan rancangan APBD 2022 pada pekan depan bersama Pemkot Cilegon.
BACAJUGA:
Faturohmi menilai, anggaran di Disnaker hanya sebatas rutinitas, tidak pernah ada inovasi program.
Bahkan, nilai pagu anggaran sangat kecil, sehingga Komisi II menilai pemerintah belum serius menuntaskan pengguguran.
Baca Juga: OTT di BPN Lebak, Polda Banten Amankan Amplop Berisi Uang
“Kami belum lihat keseriusan Pemkot Cilegon,” katanya kepada wartawan usai menghadiri acara pelantikan Perhimpunan Guru Madrasah Honorer Cilegon (PGMHC) di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Sabtu 13 November 2021.
“Karena pagunya kecil hanya sekitar Rp3 sampai Rp4 miliar, ini masih rendah,” ujarnya.
“Angka tersebut sangat kecil ketika bicara jumlah pengangguran di Kota Cilegon mencapai 12,69 persen angka pengangguran terbuka,” imbuhnya.
Baca Juga: Arya Saloka Menangis Ketika Mengingat Vanessa Angel di Lokasi Syuting, Ternyata Keduanya Pernah..
Selanjutnya, jelas Faturohmi, ketidakseriusan Pemkot Cilegon juga terlihat dari belum adanya kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon yang linier atau sesuai dengan kebutuhan industri.
“Soal kurikulum, bagaimana pelatihan kurikulum harus lebih baik dan bekerjasama dengan universitas, perguruan tinggi dan lembaga yang kredibel kedepan,” ungkapnya
“Kami melihat hanya masih rutinitas pelatihannya,” tambahnya.
Faturohmi menambahkan, Pemkot Cilegon juga baru sebatas mengumpulkan perwakilan HRD perusahaan saja dan tidak pernah ada kerjasama tertulis di dalamnya.
Kedepan harus ada kesepahaman. Bahkan, melibatkan para direktur perusahaan untuk bersama-sama menyelesaikan soal pengguran.
“Kan baru dikumpulkan saja, tindak lanjut kerjasamanya belum pernah ada. Jadi kami melihat tidak efektif dan pemerintah belum serius,” ujarnya.
Baca Juga: Lirik Salam dari Binjai, Lagu Paris Pernandes dan Indra Kenz
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Cilegon belum memberikan jawaban usai dikonfirmasi lewat sambungan seluler dan WhatsApp soal minimnya anggaran untuk APBD 2022 mendatang dan tidak nyambungnya pelatihan dengan kebutuhan industri. ***
