BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Banjir kembali menjadi momok masyarakat Kota Cilegon di beberapa wilayah seperti Cibeber, Jombang dan Ciwandan.
Pada awal 2026 ini, sejumlah wilayah di Kota Cilegon seperti Cibeber, Jombang dan Ciwandan dilanda banjir setelah terjadinya hujan lebat dalam beberapa waktu.
Menyikapi permasalahan banjir tersebut, Jurnalis Parlemen Cilegon sebagai paguyuban awak media di Kota Cilegon menggelar diskusi bertajuk JPC Talk dengan tema ‘Mencari Solusi Komperehensif Banjir di Kota Cilegon’.
Diskusi digelar di Froin Café pada Jumat, 30 Januari 2026 siang.
Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Kota Cilegon Syafrudin yang juga menjabat Asisten Daerah III Setda Kota Cilegon, serta Pemerhati Lingkungan Muhammad Ibrohim Aswadi.
BACA JUGA:Sekda Banten Deden Apriandhi Kini Duduki Dua Posisi Strategis di Bank Banten
Peserta diskusi juga terdiri dari awak media, serta elemen warga Kota Cilegon.
Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Kota Cilegon Syafrudin mengatakan, penanganan banjir harus secara komperehensif.
“Sepakat Cilegon harus perbanyak tandon, itu jangka panjang. Jangka pendek kita normalisasi kali ya, dengan pasukan biru. Dari segi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sudah kita siapkan,” kata Syafrudin.
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk normalisasi saluran yang dilalui rute kereta api.
“Kondisinya sudah sempit, dangkal, kita pastikan KAI juga menormalisasi saluran di bawah rel kereta api,” paparnya.
BACA JUGA:Abdul Gofur Sebut RDP Penanganan Banjir di Kabupaten Serang Tidak Diperlukan
Syafrudin menjelaskan, dengan penanganan banjir komperehensif, penanggulangan juga harus melihat Kawasan industri seperti apa.
“Untuk jangka Panjang, saluran air kita seperti apa, atau membuat tangkapan-tangkapan air seperti tandon. Ini kita sepakat buat grand desain secara komperehensif seperti apa,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Pemerhati Lingkungan dan Tokoh Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Cilegon harus mengetatkan pengawasan akitivitas tambang.
“Kata kuncinya dalam konteks pengawasan yang extra ordinary, lantas setelah dilakukan penambangan ada kewajiban ditata kembali cekungan-cekungan yang besar, ada kewajiban-kewajiban, bahkan di Yogyakarta penambang pasir sebelum menambang harus memberikan jaminan ke pemerintah daerah, agar setelah penambangan tidak kabur, dan undang-undang mengatur itu,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Cilegon yang responsif dalam penanganan darurat banjir.
BACA JUGA:Atasi Banjir, Pemkot Serang Revitalisasi SD Negeri Ciputat Tahun 2027
“Kemarin banjir langsung dikirim alat berat long arm milik Walikota, itu bukan penanganan jangka pendek atau jangka Panjang, itu darurat, tapi sangat kami apresiasi,” imbuhnya.
Tokoh Masyarakat Cilegon lainnya, Sanudin mengapresiasi rencana bangun tandon maupun long water storage, tetapi terkait anggarannya ia pun memertanyakan lantarannya kebutuhannya cukup besar.
“Pemerintah daerah harus membangun tandon anggarannya besar, ada pemerintah daerah, ada industri tambang dan industri produk di hilir dan masyarakat di tengah. Kalau penanganan komprehensif industri juga harus meninjau kembali penataan industri itu, jangan-jangan penataan dari industri bermasalah, harus melibatkan stakeholder yang diajak bicara yaitu Apindo juga turut diajak ngobrol, industri seperti Krakatau Steel dan Pancapur diajak ngobrol,” imbuhnya.***
