BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon segera mendorong proses pencairan atau penganggaran untuk buffer stock kebencanaan untuk warga terdampak banjir.
Di mana, pengajuan untuk anggaran tersebut diharapkan Pemkot Cilegon segera bisa direalisasikan bagi warga terdampak.
Diketahui, anggaran buffer stock bagi korban banjir sendiri awalnya tidak bisa direalisaikan karena penganggaran dilakukan di triwulan II. Namun, karena desakan maka proses pengajuan dimajukan.
BACA JUGA: Bukan Sekadar Tablet, Ini 7 Fitur iPad yang Sering Terlewat oleh Pengguna
Diketahui, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon banjir besar melanda 6 kecamatan di Kota Cilegon.
Keenamnya adalah Kecamatan Jombang dengan merendam 1.691 rumah atau kepala keluarga (KK), Kecamatan Purwakarta merendam 200 rumah atau KK.
Kecamatan Ciwandan 800 rumah atau KK, Kecamatan Cilegon 182 rumah atau KK, Citangkil 153 rumah atau KK, Kecamatan Cibeber 2.293 rumah atau KK.
BACA JUGA: Jumlah Petani di Kota Cilegon Terus Bekurang, Lahan Pertanian Menyusut
BACAJUGA:
Jumlah jiwa yang menjadi korban banjir sendiri total mencapai 12.533 jiwa di 6 kecamatan di Kota Cilegon.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon agar buffer stock bisa diajukan pencairannya di triwulan I.
“Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Damanhuri (Kepala Dinsos-red). Jadi dimajukan penganggarannya,” katanya, Kamis 8 Januari 2026.
Dana menyatakan, untuk anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sendiri tidak bisa direalisaikan karena kondisinya tak ditetapkan dengan status kejadian luar biasa (KLB).
“Tidak ada status KLB bencana. Jadi pemerintah sinergi dengan PMI, BUMN, Swasta, TNI dan Polri dalam menyalurkan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cilegon Damanhuri menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan untuk buffer stock. Dimana diharapkan bisa direalisasikan.
“Usulan sudah tapi belum turun. Ini untuk dituangkan ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) nunggu dari BPKPAD Kota Cilegon,” pungkasnya. ***
