BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan tiga isu utama yang menjadi perhatian menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Ketiga isu utama tersebut adalah potensi cuaca ekstrem, stabilitas pasokan pangan, dan keamanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi menyampaikan bahwa, kewaspadaan perlu diperkuat, mengingat dinamika cuaca dan mobilitas masyarakat pada akhir tahun meningkat signifikan.
BACA JUGA: Kawasan Wisata Anyar-Cinangka Diprediksi Aman Saat Nataru
Untuk itu, kata dia, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar perayaan Nataru berlangsung aman dan lancar.
“Hal ini dinilai penting karena akhir-akhir ini banyak faktor yang membuat semua pihak harus berhati-hati dan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan,” kata Deden, Jumat, (5/12/2025).
Ia menjelaskan, faktor cuaca menjadi atensi utama pemerintah. Di mana, diketahui saat ini bencana hidrometeorologi telah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu, kata Deden, menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca harus tetap diantisipasi. Menurutnya, Banten juga merupakan daerah dengan risiko banjir rob cukup tinggi karena dikelilingi oleh garis pantai.
“Kami perlu memastikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah yang harus dilakukan saat terjadi musibah, serta kesiapan petugas BPBD kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain itu, Deden juga menegaskan bahwa, distribusi pangan harus terjaga dan tidak boleh terhambat selama masa libur Nataru.
Pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Banten, kata Deden, diminta untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga akibat pasokan yang tersendat.
Kemudian, Deden juga menerangkan terkait potensi gangguan ketertiban umum, kenaikan jumlah kendaraan dan wisatawan yang diprediksi sangat signifikan.
Ia mengatakan, dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, Forkopimda Banten diminta untuk memastikan koordinasi di seluruh jalur rawan.
Salah satu perhatian khusus yaitu pada aktivitas truk tambang yang kerap memadati jalan utama di wilayah selatan Banten.
“Situasi ini berpotensi menimbulkan kesulitan saat libur Natal dan Tahun Baru karena masyarakat harus berbagi ruang jalan dengan ribuan truk. Karena itu, Dinas Perhubungan akan mengkaji ulang apakah cukup dengan pembatasan atau perlu penutupan sementara saat libur Nataru,” jelasnya.
Lebih lanjut Deden menekankan, seluruh kebijakan antisipasi harus dilakukan secara kolaboratif.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri, sehingga perlu adanya keterlibatan unsur stakeholder lain seperti TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Banten.
“Nataru adalah momentum yang harus dijaga bersama. Kita ingin masyarakat dapat merayakan dengan aman dan nyaman tanpa gangguan distribusi pangan maupun kemacetan parah,” tandasnya. ***
