BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Ratusan sopir angkutan perkotaan atau angkot dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten menggelar aksi demonstrasi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B, Curug, Kota Serang, pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Dalam aksinya, mereka mendesak agar Pemprov Banten mengevaluasi kembali keberadaan transportasi umum Trans Banten yang telah aktif pada 4 Oktober 2025 lalu.
Hal itu lantaran dengan adanya Trans Banten, pendapatan para sopir angkot menjadi merosot tajam.
Berdasarkan pantauan Bantem Raya di lokasi, para sopir angkot itu memarkirkan kendaraannya di depan KP3B yang hampir menutup penuh satu ruas jalan.
Kendaraan angkot itu berjejer sepanjang kurang lebih 500 meter.
BACA JUGA: Perusahaan Haram PHK Karyawan yang Alami Kecelakaan Kerja, Disnakertrans Banten Sebut Dalilnya
Dalam aksinya, para demonstran membentangkan spanduk dengan bertuliskan ‘Gedung ini disita rakyat. Banten adil merata hanya mimpi belaka, supir angkot menderita’.
Ditemui di sela-sela aksi, koordinator lapangan dari Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, khususnya Palima Cinangka (Sepalka), Geri Wijaya mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas keluh kesah para pengemudi angkot yang merasa tidak puas dengan program Trans Banten.
Sebab, kata dia, Pemprov Banten tidak memberikan ruang diskusi kepada para sopir angkot yang terdampak dari program tersebut.
“Kenapa kita turun aksi? Pertama, kita sama-sama tahu bagaimana transportasi umum yang hari ini kian melemah, ditambah dengan adanya Trans Banten yang hari ini tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya para pelaku transportasi umum. Yang kemudian menimbulkan polemik permasalahan pendapatan,” tegasnya kepada wartawan.
Dia mengungkapkan, di tengah lesunya pengguna layanan transportasi angkot karena harus bersaing dengan angkutan berbasis daring.
BACA JUGA: Bus Trans Banten Dinilai Terlalu Lambat, Begini Tanggapan Damri Serang
Kini, para sopir angkot itu juga harus bersaing dengan Bus Trans Banten yang kini masih uji coba dan dilaksanakan secara gratis hingga akhir tahun 2025.
“Dengan ditambahnya adanya Trans Banten, ini menjadi permasalahan yang serius. Bagaimana ketimpangan dan permasalahan sosial yang terus terjadi. Bagaimana pendapatan masyarakat hari ini yang tadinya dari sehari-harinya dapat Rp350 ribu, kini hanya mendapat Rp60 ribu sampai Rp150 ribu per hari. Belum lagi mereka harus setor terhadap pemilik transportasi umum,” jelasnya.
Geri menuturkan, para sopir yang paling terdampak yakni angkot yang biasa melintas di jalur Ciomas dan Padarincang, yang mana, para sopir angkot itu hanya mengandalkan penumpang dari kalangan mahasiswa.
“Dengan hadirnya Trans Banten, tidak menimbulkan solusi aktif terkait permasalahan tata kelola transportasi umum,” tegasnya.
Lebih lanjut Geri mengatakan, pihaknya mendesak agar Pemprov Banten segera melakukan evaluasi secara keseluruhan, terutama pada jam operasional dan juga rute yang akan dilewati.
BACA JUGA: Didominasi Mahasiswa, Bus Trans Banten Tetap Berjalan Meski Angkut Satu Penumpang
“Kita minta Pemprov Banten dapat mengevaluasi program Trans Banten, baik dari jam operasional maupun rute yang nantinya akan dilewati, dan memikirkan nasib kami supir-supir angkot ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo yang menemui para masa aksi menyampaikan bahwa, pihaknya akan menampung aspirasi dari para sopir angkot tersebut.
Ia juga mengungkapkan jika pihaknya juga akan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan transportasi umum tersebut.
“Kita nanti akan lakukan evaluasi. Tapi saya tidak bisa kalau menghentikan layanan ini. Tapi pasti kita akan bahas dan kita akan evaluasi,” kata Tri.***
