BANTENRAYA.COM – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banten menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny dan Ponpes lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
Dukungan penuh pembangunan Ponpes dari dana APBN menurut GP Ansor Banten ini sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat basis pendidikan keagamaan.
Ketua PW GP Ansor Banten, Tb. Adam Ma’rifat menegaskan bahwa pembangunan Ponpes menggunakan APBN bukan semata-mata urusan teknis, melainkan langkah strategis untuk memperkokoh peran santri dan Ponpes dalam pembangunan bangsa.
“Ini bentuk pengakuan negara terhadap Pesantren dan santri yang telah berjasa besar sejak masa perjuangan,” ujarnya pada Senin, 13 Oktober 2025 di Provinsi Banten.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp708 triliun, atau sekitar 20% dari total belanja negara.
Sebagian anggaran tersebut disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendukung pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.
Secara nasional, Kemenag mengalokasikan Rp2,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, melalui DAK Fisik Pendidikan Keagamaan serta Bantuan Pemerintah untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan.
Selain itu, Tb. Adam juga menyebut bahwa pembangunan sarana pesantren melalui APBN adalah bentuk nyata sinergi negara dan dunia santri.
“Santri harus maju bersama negara. Dukungan APBN adalah bagian dari sejarah panjang keterlibatan santri dalam membangun peradaban bangsa,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, peran pesantren dan kalangan santri sudah mengakar sejak masa penjajahan. Santri menjadi pelopor perlawanan terhadap kolonialisme melalui jaringan ulama dan pesantren, seperti perjuangan para kiai dan santri dalam Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, yang menjadi titik penting lahirnya Hari Santri Nasional.
“Sejarah membuktikan, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tapi benteng perlawanan, pusat pergerakan, dan penopang utama identitas bangsa, Karena itu, menurutnya, sudah sepantasnya negara memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan pesantren,” jelasnya.
“Catat siapa yang menolak, dan dari partai mana. Publik harus tahu siapa yang benar benar berpihak kepada pesantren,” tambahnya.
Ketua GP Ansor Banten menambahkan bahwa sikap menolak pembangunan pesantren sama dengan mengabaikan kontribusi historis kalangan santri terhadap negara.
“Santri dan pesantren telah berdarah darah untuk republik ini. Menolak dukungan negara kepada pesantren sama dengan memutus rantai sejarah perjuangan itu,” ucapnya.
“Pembangunan pesantren ini tidak boleh dipolitisasi secara sempit. Ini soal masa depan pendidikan Islam dan kelanjutan peran santri dalam menjaga keutuhan bangsa,” ungkapnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa dukungan terhadap pesantren melalui APBN adalah bagian dari kelanjutan sejarah besar santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Ansor berdiri tegak bersama pesantren. Dari dulu, santri dan negara berjalan seiring, dan semangat itu harus terus kita jaga,” tutupnya.***
