BANTENRAYA.COM – Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon memberikan sorotan tajam soal rencana pinjaman daerah yang dilakukan Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon.
Menurutnya, Pemkot Cilegon tidak pernah atau belum memiliki kajian akademis dari pakar atau akademisi soal pinjaman tersebut.
Hal itu, membuat Pemkot Cilegon terkesan gegabah dalam merumuskan program rencana pinjaman daerah dan berpotensi malah memberatkan APBD nantinya.
Ketua Fraksi PKS Qoidatul Sitta, pihaknya menilai belum ada kajian akademis dari para pakar soal pinjaman tersebut.
Baik soal skema pinjaman atau tujuan pinjaman untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara atau JLU layak atau tidak.
“Saya meminta poin pentingnya catatan dari fraksi PKS harus ada kajian dari tim pakar dan akademisi, sehingga nanti akan melahirkan rekomendasi terkait layak atau tidak dengan skema peminjaman JLU,” ujarnya.
BACA JUGA: Lalui Audit Syariah, BAZNAS Banten Bukukan Capaian Tanpa Temuan Keuangan
Sitta menegaskan, berikutnya Pemkot Cilegon harus melakukan ajian secara detail dan komprehensif, sehingga hasilnya diberikan ke Pemkot Cilegon untuk dipelajari.
Sebab, kemarin kajian baru ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian Dalam negeri (Kemendagri) yang difasilitasi PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI.
“Nah coba tim independen dari akademisi atau tim pakar, Kalau kajian akademi akan melahirkan rekomendasi,” ucapnya.
Selanjutnya, jelas Sitta, PKS juga menanyakan soal pinjaman tersebut nantinya akan ditaruh dimana atau kode rekening apa yang digunakan jika masuk ke APBD Kota Cilegon.
BACA JUGA: Bukti Transformasi Berjalan Sukses, BRI Bukukan Laba Rp26,5 Triliun di Semester I 2025
“Fraksi PKS menanyakan keterkaitan untuk pinjaman akan ditaruh di mana, cantolan kode rekeningnya itu harus dijelaskan dan di RKPD tidak ada, maka akan diselipkan dimana,” pungkasnya. ***
