BANTENRAYA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Banten pada Kamis (20/2/2025).
Dalam aksinya, mereka menentang kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai hanya memperlebar jurang ketimpangan dan menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak.
Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan terhadap arah kebijakan pemerintah yang semakin menjauh dari visi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca Juga: Dua Perampok Truk Bermuatan Gula di Tol Tangerang-Merak Didakwa Pembunuhan Berencana
Koordinator aksi lapangan, M Qolbi Yusuf, menegaskan bahwa, realitas di lapangan menunjukkan ketidakadilan dalam sektor pendidikan.
Fasilitas yang tidak merata, lonjakan biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta pemangkasan anggaran justru menjadi batu sandungan bagi generasi penerus bangsa.
Ia menyoroti bahwa, kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan birokrasi dibandingkan kesejahteraan akademik rakyat.
Baca Juga: Edarkan Ribuan Obat Ilegal, Remaja di Kota Serang Diringkus Polisi dan Terancam 10 Tahun Penjara
“Jika akses pendidikan semakin dipersulit, ini menandakan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen kuat dalam menyediakan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Kita tidak ingin pendidikan hanya menjadi hak eksklusif bagi kalangan tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya tertinggal,” kata Qolbi saat ditemui di sela-sela aksi
Qolbi menerangkan, terdapat beberapa tuntutan yang dianggap sebagai langkah untuk mendesak DPRD Provinsi Banten guna menyelamatkan sektor pendidikan dari kebijakan yang kontraproduktif.
Qolbi menuturkan, pemerintah diminta lebih serius dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata, menjamin program pendidikan gratis tetap berjalan tanpa gangguan kebijakan, serta membatalkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap sebagai ancaman besar terhadap masa depan pendidikan nasional.
“Selain itu, kami juga menolak penghapusan tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik dan dosen, mendesak pencairan gaji guru honorer yang tertunda, serta mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan di pelosok desa agar tidak ada ketimpangan akses,” ucapnya.
Lebih lanjut Qolbi mengatakan, pihaknya juga meminta agar pemerintah menghentikan praktik komersialisasi pendidikan, termasuk kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin membebani mahasiswa.
“Pemerintah harus bisa bertindak tegas, dan kami akan mengawal program daripada Gubernur terpilih mengenai pendidikan gratis,” tandasnya
BACAJUGA:
Sementara itu, di kesempatan yang sama. Koordinator BEM Nusantara Banten, Badur Zaman, menambahkan bahwa, permasalahan ini bukan hanya menyangkut pendidikan, tetapi juga berbagai aspek sosial lainnya, seperti tingginya angka stunting di wilayah selatan Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, anggaran daerah yang seharusnya difokuskan untuk kesejahteraan rakyat justru dialokasikan untuk proyek-proyek yang dianggap kurang mendesak, seperti pengadaan sepeda listrik dan fasilitas pejabat.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa. Jika anggaran pendidikan dikorbankan untuk efisiensi, bagaimana kita bisa berharap memiliki generasi penerus yang berkualitas? Kami akan terus mengawal isu ini agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” ucap Badur.
Baca Juga: 10 Link Twibbon Hari Peduli Sampah Nasional 2025, Desain Unik dan Kekinian Cocok Diunggah di Medsos
Terpisah, menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Komisi V DPRD Banten, Ananda Trianh Salichan yang juga hadir menemui mahasiswa di lapangan menyatakan bahwa, pihaknya memiliki visi yang sejalan dengan mahasiswa dalam mempertahankan anggaran pendidikan.
Ia menegaskan bahwa, efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan karena keduanya merupakan elemen fundamental dalam pembangunan daerah.
“Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka visi RPJMD Gubernur yang mengusung sekolah gratis akan menjadi kontradiktif. Kami akan memastikan bahwa pemangkasan hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan, seperti kegiatan seremonial atau perjalanan dinas,” jelas Ananda.
Ananada juga menegaskan DPRD Banten akan terus berupaya mengawal kebijakan pendidikan agar tetap menjadi prioritas utama.
Ananda menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kebijakan anggaran harus berbasis pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik semata.
“Kami tidak ingin pendidikan menjadi korban dari kebijakan efisiensi yang tidak berpihak pada rakyat. Ini adalah perjuangan bersama, dan kami akan memastikan pendidikan tetap menjadi pilar utama pembangunan bangsa,” pungkasnya.***
