BANTENRAYA.COM – Terdakwa perkara pengangkutan dan pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan, Sukron Yuliadi Mufti selaku Direktur Utama PT Ella Pratama Perkasa (EPP) membantah tuduhan korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal itu disampaikan saat pembelaan pribadi atau pledoi dalam sidang Pengadilan Tipikor Serang, Rabu 4 Januari 2026.
Terdakwa Sukron menegaskan jika dirinya tidak pernah memiliki niat jahat untuk memperkaya diri. Bahkan dirinya menyebut telah dikorbankan dalam persoalan krisis sampah di Tangerang Selatan.
Meski begitu, Sukron mengakui kemungkinan adanya kekhilafan dalam pelaksanaan pekerjaan, namun dengan tegas membantah adanya niat melakukan korupsi.
Pernyataan Dirut PT EPP
BACA JUGA: Anggota DPRD Kota Tangerang Dilaporkan ke BK Kasus Wanprestasi Jual Beli Lahan Rp 30 Juta
“Saya tidak pernah memiliki setitik pun niat jahat untuk memperkaya diri secara melawan hukum, apalagi melakukan korupsi, satu rupiah pun,” katanya kepada Majelis Hakim yang diketuai Moch Ikhwanudin.
Sukron menjelaskan, keterlibatannya dalam pengelolaan sampah dilandasi niat baik, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah di tanah kelahirannya. Apalagi dirinya telah berkecimpung di bidang persampahan sejak 2001, jauh sebelum Kota Tangerang Selatan terbentuk.
“Melalui PT EPP yang saya bangun sejak 2002 dengan segala jerih dalam upayanya, saya menaruh pengabdian pada diri agar dapat mencegah terjadinya darurat sampah, termasuk dalam pengelolaan TPA Cipeucang yang dinilainya sudah lama mengalami keterbatasan lahan dan overload,” jelasnya.
Sukron mengungkapkan pada 2022–2023, PT EPP dipercaya menjadi transporter sampah ke TPA Cilowong, Kota Serang, menyusul kondisi TPA Cipeucang yang tidak lagi mampu menampung volume sampah Kota Tangerang Selatan yang mencapai sekitar 1.000 ton per hari.
BACA JUGA: Bangun Tim yang Lebih Kuat, Persija Jakarta Resmi Datangkan Mauro Ziljztra
“Jelas niat kami murni membantu pelayanan umum dalam bidang persampahan ini agar masyarakat Kota Tangerang Selatan tidak tenggelam dalam lautan sampah ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sukron memaparkan capaian kinerja PT EPP dalam menangani sampah, yang menurutnya dapat diverifikasi secara faktual. Bahkan dirinya memastikan sepanjang pelaksanaan pekerjaan, tidak ada satu pun pekerjaan fiktif.
“PT EPP berhasil menyelesaikan persoalan sampah pada tahun 2022 sebanyak 108.000 ton, tahun 2023 sebanyak 162.683 ton dan tahun 2024 sebanyak 144.100 ton. Secara faktual total PT EPP dalam periode 2022-2024 telah berhasil mengatasi persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan sebanyak
414.783 ton,” tandasnya.
Sukron menduga dirinya dan perusahaannya telah dijadikan martir atas krisis sampah yang terjadi beberapa bulan terakhir. Pengaitan antara krisis sampah dengan perkara pidana yang menjeratnya sebagai kekeliruan logika dan bentuk pengalihan tanggung jawab.
Tiada orang yang berakal sehat yang menghubungkan krisis sampah dengan framing terhadap Kami, seolah kami penyebab karena melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
BACA JUGA: Carabao Cup Manchester City vs Newcastle United, The Citizens Percaya Akan Kembali Raih Kemenangan
Sukron menambahkan kondisi sampah yang berserakan di jalan dan trotoar, hingga aksi demonstrasi warga di kantor wali kota, sebagai bukti menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan sampah pasca PT EPP tidak lagi terlibat.
“Bisa saja kejadian bencana itu dapat terjadi lebih cepat pada tahun-tahun sebelumnya, andaikan penanganan sampah tidak dilakukan oleh kami bersama mitra secara professional, dan terukur sehingga kami pula ikut memikirkan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan,” tambahnya.
Lebih jauh, Sukron menegaskan proses hukum yang dijalaninya merupakan bentuk kriminalisasi. Dirinya juga mengingatkan bahwa pendekatan pidana terhadap setiap persoalan tata kelola justru dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.
“Siapa pun ke depan akan takut terlibat menyelesaikan persoalan publik bila setiap masalah selalu diselesaikan dengan kacamata pidana,” tegasnya.
Dalam pembelaannya, Sukron juga mengkritisi penghitungan kerugian negara yang dijadikan dasar tuntutan JPU. Diman, auditor dari Kantor Akuntan Publik tidak mampu menjelaskan metodologi audit secara meyakinkan di persidangan, bahkan tidak melakukan verifikasi langsung ke lokasi TPA.
BACA JUGA: Jadwal Pekan 20 Super League 2025-2026, Persib Bandung Akan Hadapi Barisan Mantan di GBLA
“Jadi, atas dasar apa kami dituduhkan merugikan keuangan negara bila dilakukan dengan sedemikian tidak professional? Dengan hal tersebut JPU menuntut saya 14 tahun, merenggut kemerdekaan saya sebagai seorang anak, seorang suami, seorang ayah dan seorang pimpinan perusahaan dengan dalil dan upaya menegakkan benang yang basah,” tegasnya.
Sukron memaparkan dampak nyata perkara yang dihadapinya, mulai dari lumpuhnya operasional perusahaan, pembekuan rekening, hingga pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Ia menyebut dirinya sebagai putra sulung, kepala keluarga, dan tulang punggung yang kini tidak berdaya.
“Kami kehilangan pekerjaan dan proyek diberbagai daerah karena takut dilibatkan dan bernasib seperti perkara ini,” ungkapnya.
Menutup pembelaannya, Sukron menyerahkan sepenuhnya nasibnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim, sembari menegaskan keyakinannya bahwa keadilan sejati akan ditegakkan.
“Pengadilan manusia bisa saja salah, tetapi pengadilan akhirat tidak akan salah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wahyunoto Lukman melalui pengacaranya, Jesayas meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang untuk berkenan memberikan putusan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya terhadap kliennya dengan mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta kasih sayang.
“Memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa,” katanya.
Selain itu, Wahyunoto meminta hakim agar melihat bahwa Ia telah bersikap baik, sopan, dan kooperatif selama proses persidangan dan tidak pernah dihukum.
“Bahwa terdakwa juga sudah mencapai usia lanjut dan merupakan satu-satunya tulang punggung di keluarga,” pintanya. ***





