BANTENRAYA.COM – Pelayanan publik di Provinsi Banten hingga saat ini masih banyak yang buruk.
Selain jalan rusak, fasilitas publik lain yang rusak bahkan kurang juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah di kabupaten kota.
Demikian kesimpulan dari Diskusi Publik yang digelar Banten Bersih dengan tema “Impian Banten Terlepas dari Citra Buruk” di Rumah Dunia, Ciloang, Kota Serang, Minggu 4 Agustus 2024.
Baca Juga: Tim PMP Uniba Berdayakan Guru Desa Melalui Literasi Membaca dan Teknologi Pembelajaran
Deny Surya Permana, aktivis antikorupsi dari Banten Bersih, mengatakan, bila sebelumnya Banten Bersih fokus memotret masalah korupsi di Banten, kali ini lebih memotret pada pelayanan publik dengan melibatkan para jurnalis warga.
Meski demikian, pelayanan publik yang buruk juga bisa merupakan sebuah indikasi dari adanya korupsi.
Deny mencontohkan, ketika ada pelayanan publik yang buruk atau bermasalah, misalkan jalan rusak padahal baru dibangun, maka bisa menjadi pintu masuk untuk lebih mengorek apa yang salah dengan fasilitas publik itu.
Dengan menyoroti pelayanan publik, Banten Bersih juga ingin membawa diskusi tentang korupsi tidak hanya menjadi bahan obrolan kalangan elite, melainkan juga masyarakat biasa.
Baca Juga: Furtasan Kunjungi Kelompok 85 KKM Uniba, Ini Pesan Penting yang Disampaikan
“Selama ini korupsi lebih banyak dibicarakan oleh elite kali ini kami ingin memotret soal pelayanan publik,” kata Deny.
Karena itu, Banten Bersih menggelar Festival Jurnalis Warga Banten yang digelar selama dua hari pada 3-4 Agustus 2024 di Rumah Dunia.
Dalam Festival Jurnalis Warga Banten, para jurnalis warga memotret sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat pengelolaan pemerintah yang tidak maksimal.
Baca Juga: KKM Universitas Bina Bangsa Gelar Pelatihan Pupuk Organik Cair untuk Petani Desa Mekar Agung
Misalnya, soal trotoar yang rusak, jalan rusak, fasilitas publik yang tidak ramah divabel, tumpukan sampah, banjir akibat drainase tersumbat, dan lain-lain.
Bahkan, banjir bandang yang terjadi di Kota Serang beberapa tahun lalu akibat abainya pemerintah mengontrol pembangunan juga tidak luput dari amatan para jurnalis warga.
Salah satu daerah yang mendapatkan banyak sorotan adalah Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten namun memiliki banyak masalah.
Baca Juga: KKM Uniba Gelar Sosialisasi Tolak Penyalahgunaan Narkoba di SMK Negeri 1 Kragilan
Salah satunya adalah fasilitas penerangan jalan umum yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah hantu.
“Jumlah kuntilanak lebih banyak dibandingkan jumlah lampunya,” kata Deny berseloroh.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Arif Rahman Hakim yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Walikota Serang Yedi Rahmat mengatakan, APBD Kota Serang saat ini hanya Rp1,3 triliun yang 80 persennya berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: KKM Uniba Gelar Sosialisasi Tolak Penyalahgunaan Narkoba di SMK Negeri 1 Kragilan
Karena itu, untuk memperbaiki fasilitas publik, Kota Serang masih memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Meski demikian, dia mengklaim sejumlah upaya terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: 30 Ide Nama Bayi Laki-laki dengan Tema HUT RI 17 Agustus, Punya Makna Mulia dan Tangguh
Namun dalam pelaksanaannya, karena Provinsi Banten tidak memiliki wilayah dan tidak memiliki penduduk, maka dalam memberikan pelayanan berbagi peran dengan pemerintah kabupaten kota bahkan pemerintah pusat.
Dia mencontohkan, dalam pembangunan jalan, maka Pemerintah Provinsi Banten membangun dan memperbaiki jalan-jalan yang menjadi kewenangannya. Begitu juga dengan penyediaan fasilitas publik lain.
Virgojanti mengklaim sejumlah keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten, di antaranya penurunan stunting yang melebihi target nasional, penurunan kemiskinan, dan peningkatan sarana pendidikan.
Baca Juga: Ibu-ibu Majelis Taklim Merapat! Rabbani Gelar Lomba Marimar, Peserta Dapat Diskon 30 Persen All Item
BACAJUGA:
Namun dalam kesempatan itu Virgojanti juga dikritik karena saat ini Provinsi Banten masuk sebagai juara pertama daerah dengan pengangguran tertinggi di Provinsi Banten.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino mengatakan, banyak faktor yang membuat sebuah daerah atau bahkan negara menjadi daerah atau negara yang tidak maju.
Beberapa faktor yang mempengaruhi itu misalnya kepemimpinan di daerah atau negara tersebut yang tidak memiliki mimpi atau visi yang visioner yang akan memajukan daerah tersebut.
Baca Juga: Kunjungi Banten, Ketum PKB Muhaimin Iskandar Berselawat Bersama 4.444 Anak Yatim
Dalam kasus Provinsi Banten, contoh paling konkret adalah bagaimana pemimpin tidak memiliki mimpi bagaimana mengelola kekayaan alam sehingga bisa mendatangkan banyak wisatawan.
Bila dibandingkan dengan Bali, maka panjang pantai di Provinsi Banten lebih panjang dibanding dengan panjang pantai di Bali.
Tetapi pertanyaannya mengapa orang kaya di Jakarta lebih memilih Bali ketimbang Banten? Bahkan mereka rela merogoh kantong lebih mahal agar bisa ke Bali ketimbang ke Banten?
Baca Juga: Teras Bamboo Reborn, Tempat Nongkrong Adem di Kota Serang Buka 24 Jam
Hal itu menurut Leo karena kepala daerah di Banten tidak kreatif dan tidak punya mimpi akan dibagaimanakan pantai-pantai di Banten sehingga tampilannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemimpin tidak mempunyai mimpi untuk membuat Banten menarik agar orang mau datang.
“Pemimpin yang nggak punya mimpi itu bermasalah,” kata Leo.
Karena itu, Leo meminta agar masyarakat tidak memilih pemimpin hanya yang memiliki kepemimpinan kalau tidak mempunyai mimpi. ***
