BANTENRAYA.COM – Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas RI melakukan studi banding tentang investasi di Provinsi Banten.
Pasalnya, Banten menjadi salah satu daerah yang menyumbang investasi besar untuk Indonesia.
Studi banding itu dilakukan dalam rangka Studi Strategis Dalam Negeri atau SSDN Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA LXVI tahun 2024.
Sejumlah rombongan dari Lemhanas RI mendatangi Pendopo Gubernur Banten di KP3B, Curug, Kota Serang, untuk berdiskusi dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan jajaran dari Pemprov Banten, tidak lupa pula lembaga vertikal ikut dalam diskusi tersebut.
Baca Juga: Cegah Siswa Titipan Orang Dalam, Inspektorat Kabupaten Serang Bakal Pelototi Pelaksanaan PPDB
Pimpinan Rombongan Lemhanas RI Bondan Tiara Sofyan mengatakan, Banten merupakan salah satu target yang dipilih oleh Lemhanas untuk dikunjungi.
Sebab Banten merupakan salah satu daerah yang menyumbangkan investasi terbesar di Indonesia.
Catatan Kementerian Investasi, Banten masuk ke dalam urutan kelima daerah di Indonesia yang menyumbangkan investasi untuk Indonesia.
Banten hanya berada di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Disdukcapil Kabupaten Bandung Pelajari Aplikasi Serang Tatu
“Kita ingin belajar yang ada di Banten yang mungkin nanti bisa direplikasi di tempat lain,” ujar Tiara.
Tiara mengungkapkan, meski bila melihat dari sisi upah pekerjanya, UMR di Banten cukup tinggi.
Tetapi hal ini tidak menjadi hambatan bagi para investor untuk menanamkan investasi di daerah ujung barat pulau Jawa ini.
Karena semua fasilitas tersedia di Banten, mulai dari infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan, sehingga investasi untuk sektor teknologi yang luar biasa masuk ke Banten.
Baca Juga: SMP Negeri 6 Kota Cilegon Jamin Tak Ada Pungli dan Siswa Titipan Saat PPDB
“Keberadaan infrastruktur yang luar biasa yang menyebabkan investasi itu memilih untuk datang ke sini,” katanya.
Tiara juga menilai Provinsi Banten yang baru berdiri 24 tahun bisa memapu menurunkan tingkat kemiskinan yang luar biasa.
Meskipun dia juga melihat masih banyak beberapa hal yang perlu diperbaiki di Provinsi Banten.
Namun, inovasi-inovasi yang dibuat oleh kepala daerah beserta jajaran juga dia memujinya. Salah satunya adalah program SMA/ SMK gratis.
Baca Juga: Sekda Minta Status WTP Terus Dipertahankan, Minta Pengelolaan BMD Tak Asal
“Yang tadi saya catat salah satunya untuk supaya masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan industri yang luar biasa itu SMA gratis. Itu luar biasa untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah,” katanya.
Tiara mengatakan, SSDN ini merupakan bagian dari PPRA.
Ini adalah sebuah kegiatan yang mempersiapkan dan memantapkan calon-calon pimpinan tingkat nasional. Mereka yang ikut pendidikan ini adalah para calon pemimpin masa depan Indonesia yang dipersiapkan untuk memimpin Indonesia nanti.
“Jadi, yang ikut dalam penelitian ini minimal kalau TNI Polri itu kolonel atau koambespol. Kita bahkan ada beberapa yang sudah bintang satu. Untuk ASN minimal eselon II. Sehingga melalui semua kegiatan pendidikan ini diharapkan bisa mendapatkan penguatan terkait pemikiran komprehensif mengenai bangsa ini dan wawasan kebangsaan. Nah studi strategis dalam negeri ini salah satu kegiatan wajib dalam pendidikan yang totalnya 7,5 bulan,” katanya.
Baca Juga: 63 Rumah Warga Miskin di Kota Cilegon Bakal Terima Bantuan Rp 30 Juta
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, sejak lepas dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 lalu, Provinsi Banten terus melakukan pembangunan dalam berbagai bidang.
Salah satunya adalah pengembangan wilayah Banten Utara dan Banten Selatan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023-2043
“Misalnya wilayah utara kita kembangkan sebagai wilayah industri dan untuk wilayah selatan kita kembangkan sektor agro,” ujar Al Muktabar.
Untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, Pemprov Banten juga menyesuaikan pendidikan vokasi di beberapa tempat, seperti pendidikan vokasi di Kota Cilegon yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di sana. Lalu ke Pandeglang membuka pendidikan vokasi perhotelan.
Baca Juga: Hasil Temuan BPK, Retribusi Sampah di Pemkab Lebak Tak Masuk RKUD dengan Nilai Fantastir
“Dan itu sangat efektif. Bahkan sebelum lulus, mereka sudah diminta oleh perusahaan,” ujarnya.***
