BANTENRAYA.COM – Anggota DPRD Provinsi Banten setuju tunjangan kinerja (tukin) pejabat Pemprov Banten dipotong sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Meskipun akumulasi dari pemotongan tunjangan kinerja itu tidak akan terlalu besar namun hal tersebut layak untuk dipertimbangkan.
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS Juheni M Rois mengatakan, pada dasarnya dia setuju dengan usulan yang disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul bahwa kepala daerah perlu membuat terobosan soal efisiensi anggaran.
Salah satunya adalah dengan memotong tukin pejabat Pemerintah Provinsi Banten.
“Boleh saja dipotong (tukin-red),” kata Juheni, Senin 3 Maret 2025.
Juheni mengatakan, jika tukin pejabat dipangkas untuk menyukseskan efisiensi anggaran, maka akan ada tambahan anggaran dari proses efisiensi tersebut.
Meskipun harus diakui bila melihat jumlahnya pemotongan tukin tidak akan menghasilkan efisiensi yang begitu besar.
Baca Juga: Keutamaan 10 Hari Pertama Ramadhan, Dapatkan Pahala Sebanyak-banyaknya
Karena itu, kata Juheni, selain memotong tukin pejabat yang juga harus dilakukan Pemerintah Provinsi Banten adalah melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran-anggaran lain yang lebih besar.
Salah satunya adalah memangkas proyek kertas seperti seminar-seminar, penguatan kelembagaan, dan semacamnya. Sebab dia meyakini jumlahnya di setiap OPD pasti ada dan boleh jadi cukup besar anggarannya.
“Kita mancing tuh sekalian dapet yang gede,” ujarnya.
Baca Juga: Masih Ada yang Digaji Rp50 Ribu per Bulan, Nasib Guru RA dan TK di Banten Memprihatinkan
Juheni menyatakan, program yang harus benar-benar dipangkas adalah program yang kurang menyentuh kepada masyarakat. Seperti diskusi atau pelatihan dalam program stunting.
Sebab yang paling penting adalah bagaimana anggaran itu dibelikan makanan agar anak stunting sembuh, bukan malah memperbanyak diskusi.
BACAJUGA:
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni yang dimintai komentar terkait tantangan dari akademisi agar Andra membuat terobosan revolusioner untuk memotong tunjangan kinerja pejabat menolak memberikan jawaban.
Hal itu terjadi ketika Ia menghadiri acara Penyerahan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024 dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2024 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.
Baca Juga: Kejari Usut Dugaan Korupsi di Baznas Cilegon, Sejumlah Pihak Diperiksa
Andra cenderung menghindar dan menyatakan baru saja hadir di sebuah kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Banten.
“Saya baru saja mengantarkan audit BPK (Perwakilan Provinsi Banten-red),” kata Andra singkat sambil berlalu.
Sebelumnya, pengamat politik dari UNIS Tangerang Adib Miftahul menantang Gubernur Banten Andra Soni agar mengeluarkan kebijakan revolusioner terkait efisiensi anggaran berupa mengurangi tunjangan kinerja pejabat Pemerintah Provinsi Banten.
Hal ini bahkan menurutnya wajib dilakukan oleh Andra Soni dengan dasar semangat efisiensi anggaran.
Baca Juga: Tak Pernah Lupa Kok, Andra Soni Tegaskan Siap Penuhi Janji Saat di Pilgub Banten
“Kalau Andra Soni mau efisiensi soal tukin pejabatnya saya pikir dia memberikan contoh efisiensi yang revolusioner,” tuturnya.
“Itulah yang akan disanjung memuaskan harapan publik Banten. Justru menurut saya malah wajib dilakukan,” kata Adib.
Apalagi bila melihat besaran tunjangan kinerja pejabat Pemerintah Provinsi Banten menurutnya sangat besar bahkan terlalu besar. Sebab tunjangan kinerja itu bisa mencapai puluhan juta Rupiah.
Perlu diketahui tunjangan kinerja adalah penghasilan tambahan bagi para pejabat di luar gaji mereka.
Baca Juga: Series Bad Guys Indonesia Episode 5: Jadwal Tayang Disertai Link Nonton Full Movie Bukan Bilibili
Adib mengatakan bila melihat kinerja dari para pejabat di Pemerintah Provinsi Selatan menurutnya biasa saja.
Hal itu bahkan tidak sebanding dengan besaran tunjangan kinerja yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
“Karena karena output yang dihasilkan oleh pejabat-pejabat Banten itu kualitasnya begitu-begitu saja,” ujarnya. ***
