BANTENRAYA.COM – Dalam kunjungannya ke Provinsi Banten, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI mendorong agar Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk dapat segera membuat Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB.
Di mana hingga saat ini, Provinsi Banten masih belum memilikinya.
SPAB adalah program yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan.
Sekretaris kedua di perutusan tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, Gayatri Mariska mengatakan, pembentukan SPAB tersebut didorong untuk dibentuk karena mengingat Provinsi Banten memiliki letak geografis yang rawan terhadap bencana.
Baca Juga: Perpusnas Buat Gerakan Sepekan 1 Buku di SMA Peradaban
Selain itu menurutnya, letak Banten yang berdampingan dengan Jakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi tolak ukur keamanan di Ibukota Indonesia tersebut.
“Pertama memang jaraknya, Banten itu kan sebenarnya sangat strategis ya. Daerah terdekat dari ibukota negara saat ini DKI Jakarta gitu. Jadi memang kalau Banten aman, Jakarta aman. Kalau Bantennya stabil, Jakarta juga stabil gitu. Itu pasti alasan yang pertama,” kata Gayatri, Kamis, 24 Oktober 2024.
“Alasan kedua tadi betul juga kalau terkait bencana, Banten ini daerah yang sangat rawan bencana. Bahkan ada isu megatrust yang mungkin teman-teman juga sudah dengar gitu,” sambungnya.
BACAJUGA:
Dalam kegiatan kunjungannya ke Banten, perwakilan Kemenlu tersebut juga mengajak narasumber yang berasal dari negara Jepang.
Di mana Jepang menjadi negara yang bisa menjadi percontohan terkait dengan pendidikan kebencanaan.
“Kesiapan bencana itu masuk ke sekolah Jepang bahkan dari benar-benar pendidikan yang sangat muda gitu. Jadi dari sebelum SD pun itu sudah diajarkan (kebencanaan). Nah itu gimana bisa kita tiru (materi kebencanaan masuk ke sekolah-sekolah). Di Indonesia mungkin bisa ,nanti di Banten untuk diaplikasikan gitu,” ungkapnya.
“Jadi masuk ke sekolah memang ada kurikulumnya gitu. Harapannya begitu. Karena kan sekarang itu kita kurikulum merdeka. Ada ruang bagi pemerintah daerah untuk memasukkan materi yang menurut mereka penting untuk daerahnya. Harapannya Dinas Pendidikan yang menindaklanjuti, masukin kurikulumnya ke sekolah-sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana mengatakan, dengan adanya kunjungan dari perwakilan Kemenlu tersebut, diharapkan dapat menjalin kerjasama penanganan kebencanaan dengan negara lain seperti Jepang sebagai salah satu contohnya.
Baca Juga: Realisasi Investasi di Banten Tembus 83 Triliun, Kota Cilegon Paling Mendominasi
Di mana saat ini, Jepang telah menerapkan pendidikan kebencanaan di setiap sekolahnya.
“Kita berharap nanti sampai terbentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai dengan amanat dari kementerian pendidikan,” ucapnya.
“Nanti apakah dalam bentuk kurikulum tersendiri atau misalnya bisa diterapkan dalam satuan pendidikan yang bersifat ekstrakulikuler. Itu kan di masing-masing sekolah berbeda,” lanjutnya.
Menurut Nana, pembahasan terkait dengan materi kebencanaan yang harus diajarkan ke sekolah-sekolah di Provinsi Banten menjadi hal yang wajar.
Baca Juga: Semua Pasangan Calon Walikota Cilegon Melanggar Aturan Pemasangan APK
Selain pembentukan SPAB, dirinya juga berharap, Banten bisa memiliki Sekretariat bersama yang diperuntukan sebagai tempat bernaung seluruh pihak dalam mitigasi kebencanaan.
“Kita berbicara tentang mitigasi kebencanaan melalui pendidikan. Sekretariat bersama ini nanti bisa di mana saja. Yang penting sekretariat bersama itu ada unsur, ada unsur dari dindiknya, ada unsur dari BPBD, instansi terkait, kemudian relawan kebencanaan, semua pentahelik berkumpul di situ, di sekretariat bersama,” jelasnya.
“Kita harapkan segera terbentuk sekretariat bersama,” tambahnya.***
