BANTENRAYA.COM – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten Yeremia Madrofa menyoroti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Banten yang sering absen dalam mengikuti rapat koordinasi bersama komisi.
Padahal, kata Yeremia, rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk memercepat program daripada Ekspedisi Birokrasi Berdampak yang dicanangkan oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.
“Jadi hal itu perlu kita sampaikan karena saat ini kita telah memasuki masa akhir dalam pelaksanaan akselerasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” katanya.
“Yang mana, hal tersebut seharusnya kita sebagai pemerintah daerah bekerja dengan cepat dalam melayani masyarakat,” kata Yeremia, Kamis, 30 November 2023.
Baca Juga: Miris! Aksi Perundungan di MAN 1 Medan, Tangan Korban Dicap Besi Panas
Ia juga mengungkapkan, absennya para kepala OPD dalam rapat dianggap sangat mengganggu jalannya pelaksanaan birokrasi.
Yeremia mengatakan, sebagai mitra kerja sudah sepatutnya untuk berjalan bersama dalam melaksanakan kegiatan yang memiliki dampak kepada masyarakat.
Akan tetapi, mangkir dan jarang hadirnya para kepala OPD dianggap seolah mengabaikan program pelaksanaan birokrasi yang harusnya dirasakannoleh masyarakat.
“Sering kali saya dapati, ketika kami di komisi mengadakan rapat koordinasi, mereka (para kepala OPD-red) sebagai mitra kerja kami tidak hadir mengikuti rapat. Seharusnya kita duduk bersama dalam merumuskan berbagai kegiatan yang memiliki dampak kepada masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Perjalanan Pindah Agama Kiki Fatmala: dari Islam ke Kristen dan Kesetiaan Keluarga
Selain itu, Yeremia juga membeberkan adanya hubungan yang tidak harmonis di lingkup beberapa OPD.
BACAJUGA:
Ia menyoroti hal tersebut karena dinilai memiliki dampak yang sangat menganggu dalam menjalankan program birokrasi berdampak.
“Kemudian juga kami dapati adanya ketidakharmonisan hubungan di dalam OPD itu sendiri, umpamanya antara esselon dua dengan esselon tiga, atau esselon tiga dengan staf di bawahnya,” ujarnya.
“Kemudian juga ada yang ia jarang sekali masuk kerja karena alasan sakit dan lain sebagainya. Hal yang demikian sangat menganggu dalam pelaksanaan program. Entah apa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi itu kami sampaikan agar menjadi bahan evaluasi oleh Pj Gubernur kepada para jajarannya,” terangnya.
Baca Juga: KABAR DUKA! Dua Pelajar Asal Kota Cilegon Tewas Tenggelam di Curug Leuwiputih
Saat diminta untuk mengungkap Kepala OPD mana jarang hadir rapat, Yeremia enggan menyebutkannya.
Akan tetapi, ia mengatakan, pihaknya berharap agar Pj Gubernur Banten Al Muktabar melakukan evaluasi dan perbaikan untuk hal tersebut.
“Kami meminta agar pak Pj Gubernur segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar hal-hal yang demikian tadi tidak terjadi lagi di dalam melaksanaan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 mendatang,” lanjutnya.
Sementara itu, menanggapi haal tersebut Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa pihaknya menerima baik apa yang telah menjadi saran dan masukan yang diberikan oleh anggota DPRD.
“Tentu apapun yang menjadi saran dan apa yang diingatkan oleh para bapak ibu dewan sebagai pemilik tugas fungsi pengawasan kepada kita, tentu itu akan menjadi pedoman bagi kita apa yang dimaksud itu secara teknis dan akan kita koordinasikan lebih lanjut,” katanya.
Saat ditanya apakah akan dilakukan evaluasi kepada para pimpinan OPD, Al Muktabar mengatakan akan mencoba untuk berkoordinasi.
“Ya itu tadi, sesuai dengan otoritas dari para bapak ibu dewan yang memiliki tiga tugas utama, pengawasan, legislasi, dan budgetin, maka tentu mereka memiliki otoritas untuk itu (evaluasi). Dan kita mempedomaninya apa yang dimaksud itu dan kita akan berkoordinasi dalam mengimplementasikannya itu,” pungkasnya.***
