PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang berunjuk rasa di Kantor Bupati, Selasa (13/7/2021). Mereka menuntut agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak ditunda.
BACAJUGA:
Koordinator aksi Handoko Syarief dalam orasinya menyampaikan, Pilkades serentak di Pandeglang sejak awal tahapan dinilainya banyak kejanggalan akibat regulasi yang dibuat tidak jelas. Ia mencontohkan di Pilkades tidak adanya lembaga pengawas independen sehingga rawan terjadinya konflik horizontal.
“Pilkades serentak biayanya mahal dan menggunakan uang rakyat. Namun kami tidak melihat upaya pemerintah menjadikan Pilkades sebagai sarana pendidikan politik dengan mengenyampingkan pengawasan. Jika terjadi pelanggaran atau sengketa, maka para pihak tidak punya rujukan kecuali kekuatan besar yang tidak terlihat,” jelasnya.
Kata Handoko, selama tahapan Pilkades beberapa kasus sudah terjadi. Ia mencontohkan proses selekesi calon di Kecamatan Picung dan Sindangresmi yang mengakibatkan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di sana menuntut transparansi.
BACA JUGA: Calon Kades Catat! Pilkades Serentak Pandeglang Ditunda Hingga 1 Agustus
“Pilkades itu bukan agenda main-main tapi sarana berdemokrasi warga. Harus ada regulasi yang jelas dan kepastian hukum dan bukan atas dasar perasaan. Kami khawatir ini akan terus terjadi karena tahapan masih panjang sehingga Pilkdes harus ditunda hingga pemerintah siap dari segi aturan termasuk lembaga pengawas,” bebernya.
Dikatakannya, HMI meminta agar peraturan bupati (perbup) penyelenggaraan Pilkades direvisi serta dibentuknya Lembaga Pengawas guna untuk meminimalisir pelanggaran atau sengketa yang terjadi dan akan terjadi.
“Pemkab Pandeglang harus belajar mendengar aspirasi dan masukan warga. Pemerintah jangan menganggap dirinya raja dan menjadikan rakyat Pandeglang hamba,” tuturnya.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Hadi Setiawan menilai pelaksanaan Pilkades serentak terkesan dipaksakan karena melihat regulasi yang dibuat terkesan menciderai nilai-nilai demokrasi. Selain itu kata Hadi, anggaran untuk pelaksanaan Pilkades banyak dikeluhkan panitia tingkat desa karena telat dan menguras keuangan desa.
“Demokrasi itu harus diwujudkan secara adiil, jujur dan bersih serta tidak adanya permainan oknum pemerintah yang berlindung dalam aturan,” kata Hadi.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Dalam kondisi yang masih dilanda pandemi Covid, HMI Cabang Pandeglang meminta agar Pemkab Pandeglang fokus ke penanganan Covid-19 karena Pandeglang berada di zona oranye.
“Tidak menutup kemungkinan ketika dilaksanakannya Pilkades adanya perkumpulan masyarakat dan (menjadi) klaster (penyebaran Covid-19) Pilkades,” tegasnya. (muhaemin)
