CILEGON, BANTEN RAYA- Sebanyak 7 persen warga Indonesia nekat mudik Lebaran 2021. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penangan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah telah melakukan pelarangan mudik, tetapi masih ada sekitar 7 persen warga yang nekat mudik.
“Larangan mudik ini keputusan terbaik. Tidak ada keputusan lain, kecuali larangan mudik. Tapi masih ada 7 persen warga yang tetap mudik,” ujarnya saat meninjau Penerapan Larangan Mudik di Pelabuhan Merak, Minggu (9/5/2021) siang.
Doni menjelaskan, pengendalian Covid-19 di Provinsi Banten saat ini dinilai cukup baik. Sebab, bad ocupancy rate (BOR) rumah sakit di Banten saat ini hanya 27 persen.
“Padahal, pada akhir Januari dan awal Februari 2021 BOR di Banten sampai 100 persen. Sehingga, pasien Covid-19 Banten banyak yang dilarikan ke Wisma Atlet. Banten harus menjaga pengendalian seperti saat ini,” katanya.
Dony mengingatkan ke semua stakeholder untuk mencegah pergerakan orang. Sebab, jika ada aktivitas mudik bisa menjadi penularan.
“Kalau sudah terlanjur mudik, wajib karantina. Bisa jadi yang mudik itu OTG (orang tanpa gejala), ini bisa menulari orang satu kampung. Ini sudah terjadi di beberapa daerah,” ungkapnya.
Ia meminta kepada pemerintah daerah bisa memfasilitasi silaturahmi secara virtual bagi masyarakat kurang mampu. Posko PPKM Mikro di daerah bisa dimanfaatkan untuk silaturahmi secara virtual bagi masyarakat kurang mampu.
“Kita tidak ingin kasus seperti India, di akhir Januari dan awal Februari 2021, kasus di India jauh di bawah Indonesia. Di mana, kita 176 ribu, di India 150 ribu. Tetapi, setelah kegiatan keagamaan, hiburan, olahraga, tradisi, dilonggarkan, angka kematian di India saat ini tertinggi di dunia. Kita tidak ingin seperti itu,” ucapnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kegiatan mudik di Pelabuhan Merak memunyai kecenderungan ramai di malam hari hingga dini hari. Ia meminta kepada petugas kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah mengetatkan kebijakan larangan mudik tersebut.
“Beberapa wilayah di Sumatera terjadi peningkatan Covid-19. Kami minta rekan-rekan yang bertugas di penyeberangan Merak mengawasinya,” katanya.
Pemeriksaan kendaraan yang hendak menyeberang, kata Sigit, harus dilakukan secara benar. Petugas juga harus berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan di sekitar posko mudik, agar ketika ada pemudik yang positif bisa segera dievakuasi dengan baik.
“Kami komitmen di zona merah, wisata ditiadakan. Jika zona oranye yang wisatanya dibuka, pengetatan harus dilakukan. Pengecekan secara random, dan memastikan pengunjung memakai masker. Hotel-hotel yang ada, juga harus menerapkan protokol kesehatan,” pintanya.
BACA JUGA: Larangan Mudik Berlaku! Puluhan Kendaraan Menuju Pelabuhan Merak Dipaksa Putar Balik
Ia juga meminta kepada rekan kepolisian yang bertugas di lapangan harus dalam kondisi sehat. Ia meminta agar anggota kepolisian dilakukan pengecekan rapid tes antigen secara berkala.
BACAJUGA:
“Agar yang bertugas di lapangan aman, dan keluarga di rumah aman,” kata Mantan Kapolda Banten ini.
Diketahui Kapolri Jenderak Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Dony Monardo, melakukan pemantauan kebijakan larangan mudik di Pelabuhan Merak, Minggu (9/5/2021) siang.
Dalam kunjunga yang hanya berlangsung sekitar satu jam, para pejabat negara tersebut mendengarkan pemaparan dari terkait penyekatan larangan mudik di Banten. Memberikan arahan kepada pemerintah daerah dan Polda Banten dalam mencegah penyeberan Covid-19. (gillang)
