BACAJUGA:
SERANG, BANTEN RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang meminta agar dilibatkan dalam kegiatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Hal itu karena anggaran tahun 2021 dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal ini diketahui saat Bawaslu Kota Serang melakukan silaturahmi dengan Walikota Serang Syafrudin di ruang kerjanya Setda Puspemkot Serang.
Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi mengatakan, pihaknya menyinkronkan kegiatan bersama Pemkot Serang, karena di tahun 2021 anggaran lebih banyak untuk penanganan Covid-19, sehingga pihaknya tidak ada kegiatan.
“Ya tahun depan anggaran banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19, jadi untuk tahun depan Bawaslu tidak ada kegiatan,” ujar Faridi, kepada Banten Raya, Jumat (18/12/2020).
Ia mengungkapkan beberapa OPD terkait yang bisa disinkronkan kegiatannya dengan Bawaslu yakni Kesbangpol dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Kami ingin bersinergi dengan Kesbangpol terkait pendidikan politik. Sedangkan dengan Disdukcapil terkait dengan adanya Pokja-pokja untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng KPU dan Bawaslu,” ungkap dia.
Faridi menjelaskan, pendidikan politik ini sangat penting untuk masyarakat, karena untuk memberikan dan menambah wawasan kepada masyarakat. Pasalnya, pendidikan politik ini diamanatkan oleh undang-undang nomor 7 yang fungsinya untuk melakukan pengawasan partisipatif.
“Pengawasan partisipatif ini dimaknai bagaimana masyarakat agar cerdas menjadi pemilih. Bagaimana mengantisipasi tidak ada money politik, tidak ada hoax, dan tidak ada isu SARA, nah itu yang perlu kita sampaikan agar masyarakat cerdas menjadi pemilih,” jelasnya.
Ketua Kordiv Penahanan Pelanggaran Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan mengatakan, untuk target sasaran peserta pendidikan politik dan Pokja bisa dari semua kalangan.
“Segmentasi masyarakat mulai dari ASN, masyarakat milenial, pemilih pemula, dan masyarakat luas,” sebut Aan.
Sementara itu, Kordiv SDMO Bawaslu Kota Serang Lia Culiah mengatakan, tahun depan pihaknya pun akan menggelar sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP).
“Untuk kegiatan SKPP domainnya pemerintah pusat,” katanya. (harir)
