SERANG, BANTEN RAYA – Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menangani kebencanaan di Kota Serang dinilai masih lemah. Padahal persoalan penanganan kebencanaan bukan hanya tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang saja. Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sosial Ekonomi Korban Bencana di Aula An Nazhif PKPRI, Kota Serang, kemarin.
Nanang yang juga menjabat Ketua Harian BPBD Kota Serang mengatakan, penanganan bencana alam membutuhkan integrasi solid antara beberapa OPD terkait. Sebab persoalan kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama.
“Urusan bencana itu bukan hanya BPBD saja, tapi urusan bersama,” kata Nanang, dalam sambutannya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada beberapa OPD terkait mulai dari DPUPR, DPRKP (Perkim) Dinkes, Dinsos, DPMPTSP, Satpol PP, Dishub, dan kecamatan, untuk berperan aktif dan memberikan sumbangsih dalam menangani kebencanaan di Kota Serang. Karena beberapa wilayah di Kota Serang rawan musibah bencana alam.
BACAJUGA:
“Integrasi dengan OPD terkait sangat dibutuhkan, karena beberapa kecamatan di Kota Serang merupakan daerah rawan bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor,” ucap dia.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan hal serupa, bahwa penanganan bencana alam di Kota Serang belum terintegrasi, karena koordinasi dengan OPD terkait masih lemah.
“Seperti halnya Pak Sekda tadi sampaikan bahwa urusan bencana itu bukan hanya BPBD. Misalkan terjadi banjir akibat kali mampet, BPBD kan gak ada alatnya. Nah otomatis keterlibatan OPD terkait kan harus kata pak sekda seperti itu,” ungkap Diat, menirukan perkataan Nanang Saefudin.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tupoksi BPBD, yang di dalamnya adalah membantu korban bencana alam (masyarakat).
“Nah tentunya dalam bantuan terhadap masyarakat yang korban bencana alam perlu regulasi yang mengatur tentang petunjuk pelaksana (juklak) bantuan,” jelas dia.
Oleh karena itu, pihaknya berharap beberapa OPD terkait memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembahasaan penyempurnaan Perwal Nomor 45 tahun 2017 tersebut.
“Sebetulnya Juklak bantuan yang saya sebut tadi sudah tertuang dalam Perwal Nomor 45 tahun 2017. Hanya dengan dinamika yang ada, saya berfikir perlu ada penyesuaian terutama dari lintas OPD seperti Dinsos, Dinkes, DPRKP, DPUPR, Distan, DPMPTSP, Satpol PP, dan termasuk dari kewilayahan kecamatan contoh dari Dinsos itu seperti apa konsep bantuannya. Begitu juga dari Perkim, dan Distan seperti apa. Jadi tolong sumbangsih pemikirannya untuk menyempurnakan Perwal Nomor 45 atau regulasi yang sudah ada,” terangnya. (harir)
