BANTENRAYA.COM – Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta memutuskan bahwa pinjaman online atau pinjol adalah haram.
Dalam laman mui.or.id, Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad tabarru (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
“Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba, hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan,” kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam, Kamis 12 November 2021.
BACAJUGA:
Baca Juga: Tubagus Joddy Ditahan di Polres Jombang, Ini Proses Penyelidikan Hingga Jadi Tersangka
MUI juga menyatakan bahwa aktivitas yang kerap dilakukan oleh pinjol berupa ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram.
Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab).
Meski demikian, sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu hukumnya haram.
Baca Juga: 130 Km per Jam, Tubagus Joddy Kemudikan Mobil Vanessa Lebihi Batas Kecepatan
MUI merekomendasikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, Polri, dan OJK meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau finansial technologi peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan masyarakat.
Pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan.
Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. ***
