BANTENRAYA.COM – Badan Ekskutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menunda pengesahan rancangan kita undang-undang hukum pidana (RKUHP).
Permintaan yang disampaikan melalui akun twitter @BEMUI_Official itu disampaikan karena masih banyak pasal yang bermasalah terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
BEM UI menyebut Presiden RI Joko Widodo sebagai orang yang jahat kalau tetap mengesahkan RKUHP. BEM UI juga menyebutkab pada 24 November 2022 akan diadakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tepat di Hari Guru Nasional, 49 Kepala Sekolah Dikumpulkan Polres Cilegon
BACAJUGA:
Berikut ini pernyataan sikap BEM UI jika Presiden RI Jokowi tetap memaksakan menyetujui pengesahan RKUHP dikutip Bantenraya.com, Jumat 25 November 2022.
Pernyataan Sikap Aliansi BEM se-UI Menuntut Presiden Jokowi untuk Menunda Pengesahan RKUHP yang Bermasalah
Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya telah menjadi rencana Pemerintah sejak lama. Akan tetapi, rencana tersebut tidak disertai dengan upaya Pemerintah untuk menghadirkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berkualitas.
Baca Juga: Link Nonton Resmi Reborn Rich Episode 4 Sub Indo: Kakek Jin Do Joon Murka
Hal ini tecermin dalam draf RKUHP per 9 November 2022 yang masih memuat pasal-pasal bermasalah, di antaranya Pasal 256 RKUHP tentang Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi, Pasal 218 hingga Pasal 220 RKUHP tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pasal 349 dan Pasal 350 RKUHP tentang Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
Pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.
Alih-alih memperbaiki muatan bermasalah dalam RKUHP dan mengakomodasi masukan yang telah disampaikan secara terus-menerus oleh masyarakat, Pemerintah hanya berfokus melakukan perubahan redaksional tanpa perubahan substansial yang signifikan.
Maka dari itu, melalui pernyataan sikap ini, Aliansi BEM se-UI mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menunda pengesahan RKUHP hingga RKUHP tidak lagi bermasalah serta menuntut Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.
Kata Kunci: KUHP, RKUHP, hukum pidana, pasal bermasalah, kebebasan berpendapat dan berekspresi.***
