BANTENRAYA.COM – Penyerapan rumah subsidi di Banten sampai dengan bulan November 2025 mencapai 17.221 unit, menjadi salah satu daerah dengan penyerapan tinggi.
Direktur Operasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Muhammad Nauval Al Ammari mengatakan, masyarakat di Banten terbilang cukup positif dalam memaksimalkan progam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni rumah bersubsidi.
“Banten adalah salah satu provinsi yang terbanyak menerima manfaat dari program FLPP, data kita menunjukkan sampai dengan 17 ribu unit rumah bersubsidi,”kata Nauval dikutip Bantenraya.com, Senin 10 November 2025.
Pihaknya juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, dengan berbagai profesi untuk mendapatkan hunian yang layak agar dapat dioptimalkan rumah bersubsidi.
“Masyarakat di Banten bisa memaksimalkan kuota yang masih banyak, dari semua profesi, termasuk yang berpenghasilan tidak tetap, akan difasilitasi dengan baik,” tuturnya.
Adapun secara nasional, jumlah penyerapan rumah subsidi mencapai 217.433 unit, dari target yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit sampai dengan akhir tahun 2025.
“Artinya masih ada 100 ribu lebih lagi kan, untuk saat ini tidak ada batasan berapapun untuk wilayah Banten, dan stok tersedia unlimited,” jelas Nouval.
Rumah Subsidi Laris Manis
Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Elias Wijaya Pangabean menambahkan, progam tersebut akan terus dioptimalkan sampai dengan akhir tahun dengan sisa kuota yang masih cukup banyak.
BACAJUGA:
“Sebagai penyalur rumah subsidi, kami mendorong program ini karena target pemerintah baru 200 ribuan, selisih ini akan kami push sampai dengan Desember,” tuturnya.
Selain di Banten, program ini juga menyasar daerah lain yang masih minim terserap progam FLPPnya.
“Akan kita lakukan ke semua darah, ini adalah sebagai pihak yang menjembatani program kepada daerah, dan menjadi prioritas program,” ungkapnya.
BACA JUGA : Rumah Zakat Kota Cilegon Salurkan Bantuan Kepada Guru Madrasah Pulopanjang
Sementara itu, Ketua REI Banten Roni H Adali menilai, jika kuota tersebut tidak terserap secara sepenuhnya. Maka potensi untuk kuota di tahun 2026 akan mengalami sedikit penyesuaian.
“Kalau bicara pengurangan dari Kementerian Keuangan biasanya dialihkan, tapi saya pikir ini adalah program yang strategis dann akandisesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin beli rumah,” kata Roni.(***)
