BANTENRAYA.COM – Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Adi Nugroho, menegaskan pihaknya siap mendukung arahan Gubernur Banten untuk menjadikan pelatihan vokasi sebagai penguat daya saing sumber daya manusia (SDM) di daerah.
BACAJUGA:
Namun, langkah tersebut belum bisa diwujudkan sepenuhnya karena masih terkendala aturan yang berlaku.
Adi menjelaskan, selama ini banyak lulusan SMK yang kembali masuk ke balai latihan kerja (BLK) untuk mengikuti pelatihan.
Baca Juga: Kawasan Royal Serang Bersih dari PKL dan Bakal Jadi Sentra Ekonomi Baru
Padahal, kata dia, idealnya mereka yang lulus dari SMK seharusnya sudah siap kerja setelah lulus.
Menurut Adi, salah satu alasan mereka memilih menjadi peserta di BLK adalah untuk memperoleh sertifikat kompetensi, yang saat ini menjadi salah satu syarat penting ketika melamar pekerjaan.
“Kalau regulasinya memungkinkan, anak-anak SMK seharusnya bisa langsung ikut pelatihan di BLK saat masih sekolah. Jadi, ketika mereka lulus, sudah pegang ijazah sekaligus sertifikat kompetensi. Itu akan menjadi nilai jual di dunia kerja,” kata Adi, Rabu, (27/8/2025).
Baca Juga: Bupati Pandeglang Dilantik Jadi Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka
“Karena kalau secara aturan kan di Naker itu tidak bisa menerima peserta yang statusnya masih siswa. Nah, sehingga, jika dengan adanya MoU bisa kita sinkronisasikan melalui kurikulum yang ada di SMK itu untuk mereka nantinya jadi peserta pelatihan di kami,” tambahnya.
Adi menerangkan, adapun konsep yang ditawarkan adalah mengganti masa magang siswa SMK dengan pelatihan berbasis kompetensi di BLK.
Dengan begitu, kata dia, waktu mereka lebih efisien dan hasilnya bisa langsung diakui di dunia industri.
Baca Juga: 5 Pasar Tradisional di Serang Terbengkalai, DPRD Desak Pemkot Bertindak
“Sekarang ini kan banyak lulusan SMK justru mengulang lagi pelatihan di BLK. Kalau sistemnya disinkronkan, mereka tidak perlu buang waktu. Kami di BBPVP siap memfasilitasi, tinggal bagaimana aturan dan MoU antar-instansi diselesaikan dalam hal ini Dindik dari Disnaker,” tegasnya.
Adi menuturkan, banyak kegiatan magang yang dilakukan anak SMK itu tidak terarah dan terawasi.
Sehingga, selama proses magang seringkali tidak mendapatkan peningkatan skill ataupun kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan industri.
Baca Juga: 34 Ribu Warga Kabupaten Serang Belum Punya KTP-el, Disdukcapil Turun Langsung ke Desa
“Seperti misalnya mereka magang di instansi pemerintah, seringkali hanya jadi tukang foto copy atau hal-hal yang tidak tersingkronisasi. Maka, sesuai arahan pak Gubernur tadi, kita ingin agar anak-anak SMK ini bisa diarahkan. Sehingga ketika nanti mereka lulus, itu sudah memiliki sertifikat BNSP itu,” jelas Adi.
Lebih lanjut Adi mengatakan, dengan disinkronisasi melalui MoU ataupun kurikulum, anak-anak SMK yang magang tadi nantinya akan dijadikan sebagai peserta pelatihan di BLK.
“Makanya pemagang itu dia harusnya jadi peserta. Peserta pelatihan. Jadi, nggak cuma datang kayak hanya berharap nilai mata pelajaran doang. Buat apa 3 tahun di SMK tapi kemudian masuk lagi ke BLK? Kita (BLK,-red) kan sebenarnya menampung yang tidak tertampung di pendidikan. Harusnya mereka ke BLK itu untuk meningkatkan skill yang sudah dimiliki,” tandasnya.
Baca Juga: Tekan Harga Pangan di Pasaran, Disperindag Cilegon Sediakan Operasi Pasar Sampai Akhir Tahun 2025
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengaku, gagasan penyelarasan pendidikan vokasi dengan pelatihan di balai latihan kerja sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu kepada Dinas Pendidikan. Namun, hingga kini, realisasinya masih terhambat.
Menurut Septo, Dinas Pendidikan hingga saat ini lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas baru, dan lain sebagainya. Sementara pembahasan mengenai kurikulum vokasi belum pernah disentuh.
“Ide-ide itu sudah tahun lalu dikemukakan ke Dinas Pendidikan. Hanya saja, hari ini Dinas Pendidikan masih kepada pembangunan sarana-prasarana, pembangunan ruang kelas baru. Yang kayak gini tuh kurikulumnya belum pernah dibahas,” ujarnya,
Baca Juga: DPRD Lebak Tagih Aksi Nyata Gubernur Banten Turun Tangan Atasi Galian Ilegal
“Makanya saat ini kan Kabid sekolah menengahnya itu mantan kepala BLK Serpong. Jadi sudah coba saya omongin, dan kami nyambung. Tinggal mungkin di 2026 kita wujudkan,” imbuhnya.
Septo menambahkan, apa yang menjadi arahan dari Gubernur Banten terkait penguatan vokasi juga mendorong diaktifkannya kembali Tim Koordinasi Vokasi Daerah (TKDV). Yang mana, tim tersebut sejatinya sudah terbentuk, dengan Sekda sebagai ketua, Asisten Daerah I sebagai sekretaris, Disnaker sebagai bidang pelatihan vokasi, dan Dindik sebagai bidang pendidikan vokasi. Namun hingga kini, tim tersebut belum berjalan.
“Nah, dengan kolaborasi ini dan arahan Pak Gub tadi, kita mulai rumuskan,” tegas Septo.
Baca Juga: Naker Fest 2025 di Serang Dibanjiri Pencaker, 42 Perusahaan Sediakan 1.500 Loker
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika penyelarasan bisa diwujudkan, maka siswa SMK sudah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi saat masih duduk di bangku sekolah. Dengan begitu, ketika mereka lulus, sertifikat tersebut masih berlaku dan bisa langsung digunakan untuk melamar pekerjaan.
“Sehingga di 2026 nanti, adik-adik yang magang itu, katakanlah di kelas 2 dia magang, kemudian dapat sertifikat BNSP yang berlakunya 3 tahun. Misal 1 tahun pertama karena dia kelas 3 belum dimanfaatkan, tapi begitu dia lulus, masih punya 2 tahun lagi masa berlaku sertifikasi itu, dia bisa langsung kerja,” katanya.
Lebih jauh, Septo juga menekankan pentingnya program peningkatan keterampilan berkelanjutan. Menurutnya, lulusan yang telah bekerja bisa kembali meningkatkan level kompetensinya melalui skema upskilling.
Baca Juga: Heboh Tempat Makan MBG Mengandung Minyak Babi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Buka Suara
“Nanti di tengah dia bekerja itu, dia bisa upskilling seperti yang dikatakan Pak Kepala Balai, ditingkatkan keterampilannya, sehingga sertifikasi BNSP-nya naik ke level 2. Tadinya dapat level 1, jadi naik ke level 2. Dan sertifikat BNSP kita itu ASEAN mengakui loh,” pungkasnya.
Dalam audiensi bersama Kepala BBPVP Serang, Gubernur Banten Andra Soni menilai keberadaan BBPVP harus dijadikan momentum untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, sinkronisasi menjadi kunci agar program vokasi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: DPRD Lebak Tagih Aksi Nyata Gubernur Banten Turun Tangan Atasi Galian Ilegal
“Kerja sama ini harus lebih dari sekadar formalitas. Kita perlu sinkronisasi yang jelas, supaya pelatihan vokasi betul-betul bisa meningkatkan daya saing masyarakat Banten,” kata Andra.
Ia juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten dpaat memperkuat koordinasi dengan BBPVP, sekaligus menggandeng Dinas Pendidikan agar siswa SMK tidak hanya mendapat pengalaman magang, tapi juga sertifikasi resmi.
“Anak-anak SMK jangan hanya magang untuk memenuhi syarat kelulusan. Magangnya harus terarah, sampai ke sertifikasi, supaya mereka benar-benar siap kerja dan bersaing,” tegasnya.
Baca Juga: Stadion Geger Cilegon Dibidik Jadi Venue Liga 1, Robinsar Siapkan Anggaran
Ia juga menuturkan, jika sinkronisasi bisa diwujudkan, lulusan SMK akan lebih siap menghadapi persaingan kerja.
“Kalau ini bisa jalan, lulusan SMK di Banten akan lebih siap menghadapi persaingan kerja. Mereka tidak hanya membawa ijazah, tapi juga sertifikat kompetensi yang diakui industri,” pungkasnya.***
