BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM – Gubernur Banten Andra Soni memastikan penurunan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam rancangan perubahan APBD 2025 tidak akan memengaruhi jalannya program prioritas.
Menurutnya, seluruh kebijakan anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Kita pastikan setiap rupiah anggaran diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” kata Andra saat ditemui usai rapat paripurna, Rabu, 20.Agustus 2025.
Ia menegaskan, meski target PAD menurun dari Rp11,837 triliun menjadi Rp10,614 triliun atau berkurang sekitar Rp1,223 triliun, sejumlah program utama tetap menjadi prioritas.
Baca Juga: Bakal Dilantik Jadi Sekda Pemkab Serang, Zaldi Dhuhana Ternyata Lulusan Luar Negeri
Diantaranya sekolah gratis, makan bergizi untuk pelajar, pencegahan stunting, pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan ekstrem, hingga pengembangan UMKM.
“Program-program yang menyangkut visi misi seperti sekolah gratis, bangun jalan desa, sampai jalan usaha tani itu semua tetap berjalan,” ujarnya.
Andra menambahkan, perubahan APBD 2025 justru diharapkan menjadi momentum memperkuat arah pembangunan jangka panjang Banten.
“Kita optimis perubahan APBD 2025 bisa memperkuat fondasi pembangunan Banten sekaligus mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Baca Juga: Warga Kota Cilegon Keluhkan Kondisi JPO, Pemerintah Janji Lakukan Perbaikan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menegaskan efisiensi hanya diberlakukan pada belanja administratif.
Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap utuh tanpa pemangkasan.
“Oh itu gak akan berpengaruh. Semua tetap berjalan, program-program prioritas Pak Gubernur dan Wakil Gubernur serta program nasional tetap jalan. Yang terdampak kan hanya seperti yang sebelumnya memang kena efisiensi saja,” kata Deden.
Menurut Deden, penghematan dilakukan dengan mengurangi kegiatan seperti perjalanan dinas maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di hotel.
Baca Juga: Kepengurusan Baru LPTQ Kota Serang Diminta Cetak Generasi Qurani
Sementara untuk menutup potensi berkurangnya PAD, Pemprov Banten tengah menyiapkan strategi alternatif, mulai dari optimalisasi pemanfaatan air permukaan, penerimaan bagi hasil bea cukai rokok, hingga pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN I) untuk kendaraan baru.
“Itu beberapa langkah kita untuk meningkatkan potensi dari sumber pendapatan lain. Selain itu kita juga akan coba memanfaatkan aset-aset yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut Deden mengatakan, prinsip tata kelola keuangan daerah yang sehat efektif efisien transparan dan akuntabel bakal menjadi pedoman utama.
Dengan demikian, kata dia, perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 diharapkan benar-benar menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian sebagaimana yang visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Baca Juga: Gapoktan Ratu Tani Berbagi Ilmu Pertanian ke TNI
“Sebagaimana visi misi dan program pak Gubernur serta pak Wakil Gubernur Banten, yaitu Banten Maju Adil Merat dan Tidak Korupsi, itu akan terus diturunkan ke dalam kebijakan program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan langkah yang konsisten kolaboratif serta dukungan dari seluruh pihak,” pungkasnya.***
