BANTENRAYA.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra utama pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI memperoleh mandat untuk menyalurkan tambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.
Pada tahun ini, BRI mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan KPR FLPP sebanyak 25.000 unit, meningkat dari kuota sebelumnya yang hanya 17.700 unit atau bertambah sebanyak 7.300 unit.
Baca Juga: PSSI Umumkan 4 Negara yang Akan Tampil di Ajang Piala Kemerdekaan 2025, Ada Uzbekistan
Penambahan kuota ini merupakan bentuk kontribusi BRI terhadap program nasional 3 Juta Rumah, yang bertujuan menghadirkan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kuota Penyaluran serta pelaksanaan Akad Massal bagi 1.000 Nasabah KPR Subsidi yang digelar di Menara BRILiaN, Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama Hery Gunardi serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga: Lengkap! Daftar 30 Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Kemerdekaan 2025, Cek Ada Siapa Saja?
Untuk mempercepat realisasi penyaluran tersebut, akad ini dilaksanakan secara serentak oleh 1000 MBR di 75 kantor cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, bersama dengan notaris dan developer perumahan bersubsidi mitra BRI.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan dengan adanya Penandatanganan MoU & Akad Massal ini, backlog kepemilikan perumahan diharapkan semakin kecil sehingga semakin banyak masyarakat yang hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.
“Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya.
Baca Juga: Mendikdasmen Larang Siswa Main Roblox, Begini Alasan dan Dampaknya
Sebagai salah satu mitra penyalur KPRS, saat ini BRI merupakan salah satu bank penyalur kredit terbanyak dengan mayoritas pembiayaan KPRS terbesar berasal dari program FLPP.
Per Juni 2025, KPRS BRI telah diberikan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding mencapai Rp13,79 Triliun. Dari penyaluan tersebut, sekitar 97% merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.
“Artinya kita menyalurkan dengan tata Kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. Jadi, tetap aman,” ujar Hery Gunardi.
Baca Juga: Belasan ASN Kabupaten Serang Ajukan Cerai karena Faktor Perekonomian Keluarga
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.
“Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” ujar Maruarar.
Sebagai informasi, berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 83,4% dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.
Baca Juga: Dimyati Larang Warga Banten Ikutan Tren Kibarkan Bendera One Piece: Jangan Saingi Simbol Negara
Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera.
Di mana hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.
Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah.
Baca Juga: Berkas Perkara Apoteker Apotek Gama Dilimpah ke Kejaksaan
Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun.***
