BANTENRAYA.COM — Ribuan kendaraan dinas (randis) milik pemerintah daerah di Provinsi Banten tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor.
Hal itu sebagaimana data terbaru dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten yang menunjukkan sebanyak 3.033 unit kendaraan dinas menunggak pajak, dengan total nominal mencapai hampir Rp1,5 miliar.
Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten Rita Prameswari mengungkapkan, kendaraan dinas seharusnya tidak sampai menunggak pajak karena anggaran pembayarannya sudah disiapkan oleh masing-masing instansi.
“Saya minta setiap UPT agar bisa menagih ke kabupaten/kota. Karena memang kendaraan dinas itu kan sudah dianggarkan, maka harusnya nggak nunggak,” tegas Rita saat ditemui wartawan, Minggu 13 Juli 2025.
Ia menjelaskan, total tunggakan dari kendaraan dinas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Banten mencapai Rp1.466.284.000.
BACAJUGA:
Kendaraan-kendaraan tersebut terdiri dari berbagai jenis yang digunakan untuk operasional pemerintahan.
Baca Juga: Pedagang Kaki Lima Nilai Penertiban Relokasi di Pasar Kranggot Cilegon Tak Efektif
“Mobil dinas yang nunggak itu ada 3.033 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota,” ujar Rita.
Saat ditanya soal berapa lama tunggakan yang belum dibayarkan, Rita menyatakan masih akan melakukan pendalaman data.
“Makanya nanti kita cek lagi ini tunggakannya dari tahun berapa,” ujarnya.
Baca Juga: Haflah dan Tasmi Akademi Tahfizh Quran Rumah Prestasi: Wujudkan Generasi Qurani Sejak Dini
Sementara, untuk Pemda mana yang menunggak paling banyak, Rita enggan menjabarkannya lebih lanjut.
“Ya tersebar di 8 kabupaten kota,” pungkasnya.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti.
Baca Juga: Nonton Good Boy Episode 14 Sub Indo: Hubungan Masa Lalu Jong Hyeon, Dong Ju dan Han Na
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten segera menunaikan kewajiban mereka membayar pajak kendaraan.
“Kan kalau kendaraan dinas mah sudah dianggarkan, jadi ya kewajiban OPD harus membayarkan itu. Kenapa bisa menunggak?” kata Rina. ***
